Pemkab Serang Akan Terbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 Proyek PLTPB Geothermal Padarincang

MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Serang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang akan menerbitkan izin pengelolaan limbah B3 PT Sintesa Banten Geothermal.

Penerbitan izin tersebut dilakukan karena adanya permohonan dari PT Sintesa Banten Geothermal, Nomor : SGB/KTPB/04/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal permohonan izin penerbitan surat telah terpenuhinya komitmen izin pengelolaan izin limbah B3 dan rapat pembahasan permohonan PT Sintesa Banten Geothermal yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2019.

Penerbitan izin pengelolaan limbah B3 tersebut dimaksudkan agar limbah dalam kegiatan eksplorasi nanti tidak dibuang di wilayah Kabupaten Serang, namun demikian pihak PT Sintesa Banten Geothermal melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 tersebut.

“Untuk mengetahui kandungan deposit panas buminya itu kan ada limbahnya, seperti plastik dan oli sementara ini, nah ternyata sesuai dengan informasi yang disampaikan perusahaan ternyata oli langsung dibawa oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin (Pengelolaan Limbah) dan dibawa ke Jakarta. Jadi tidak dibuang atau disimpan di Kabupaten Serang,” kata Kasi Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Kabupaten Serang, Sentot Sumarlan di kantornya usai melaksanakan Rapat Pembahasan Lanjutan Permohonan Penerbitan Surat Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Izin Limbah B3 PT Sintesa Banten Geothermal di Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Serang, Kota Serang, Rabu (22/01/2020).

Izin tadi, terang Sentot adalah izin pembuangan limbah B3 atas kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Sintesa Banten Geothermal dan akan diterbitkan oleh DPMPTS Kabupaten Serang, sedangkan eksplorasinya menjadi kewenangan Provinsi Banten.

“Itu yang akan kita terbitkan. Berkaitan dengan eksplorasinya, izinnya bukan kewenangan kami, ranahnya daerah Provinsi dasarnya UU 23 Tahun 2013 Pasal 14, pemerintahan di bidang kelautan kehutanan energi dan sumber daya mineral sepenuhnya merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi,” imbuh Sentot Sumarlan.

Sentot juga menjelaskan, yang terlibat dalam proyek PLTPB di Padarincang Kabupaten Serang tersebut bukan hanya Pemkab Serang, tetapi juga Pemprov Banten, pasalnya izin amdalnya ada di DLH Provinsi Banten, namun demikian terkait izin amdal itu Sentot Sumarlan menyarankan untuk menanyakan langsung ke pihak terkait.

“Dokumen amdalnya kan sudah mendapatkan persetujuan DLH Provinsi Banten, sudah clear, lebih lengkapnya silahkan tanya ke bidangnya, namun, ada saran dan masukan terkait izin lingkungan terkait pendekatan pada masyarakat, bukan izin lingkungan amdal ya, tapi pendekatan pada masyarakat supaya kegiatan di lokasi tidak berbenturan dengan masyarakat,” jelasnya.

Terkait adanya kekhawatiran masyarakat Padarincang efek dari proyek PLTPB akan merugikan masyarakat sehingga masyarakat dan mahasiswa beberapa kali melakukan aksi demonstrasi untuk lakukan penolakan, Sentot Sumarlan menganggap hal tersebut suatu hal yang dinamis.

“Kekhawatiran masyarakat itu khawatir terjadi seperti yang di Matalogo, dan untuk Padarincang diyakinkan setelah pulang dari Kamojang tidak mungkin terjadi seperti di Matalogo. Jadi ga mungkin terjadi lapindo,” ungkapnya.

Untuk saat ini proyek PLTPB Padarincang pada tahapan eksplorasi dan izin eksplorasi sampai dengan bulan April 2020, setelah tahapan eksplorasi kemudian akan ditindak lanjuti ke tahap eksploitasi atau operasi produksi.

“Rapat hari ini terkait izin limbah B3 sudah bisa, karena secara administrasi sudah lengkap. Tinggal nanti lebih kepada eksplorasi secara action di lapangan,” tandasnya. (Faizudin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *