Anggota DPD RI Prof Dailami Menilai Draf RUU Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden Adalah Sebuah KEMUNDURAN DEMOKRASI

MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Jakarta, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jakarta, Prof. DR. H Dailami Firdaus, SH. LLM. MBA menegaskan bahwa penunjukkan langsung Gubernur DKI oleh Presiden tidak tepat dan bertentangan dengan UUD 45. Penunjukkan tersebut merupakan kemunduran demokrasi dan menghilangkan keistimewaan Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Prof Dailami menanggapi telah disetujuinya draf RUU DKJ menjadi RUU usulan DPR dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023). Aturan yang mengatur penunjukkan langsung tersebut terdapat pada Pasal 10 Bab IV ayat 2. Isinya jabatan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan oleh Presiden RI. Dengan kata lain, Pilkada di Jakarta dihilangkan.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Sultan Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dukung Buruh dan Mahasiswa Demonstrasi TOLAK Omnibus Law

281 Redaksi

“Saya melihat RUU tersebut tidak mengakomodir aspirasi masyarakat Jakarta, sehingga akan mengakibatkan KEMUNDURAN DEMOKRASI dan mengesampingkan hak memilih masyarakat Jakarta,” tutur Prof. Dailami, Rabu (06/12/2023).

Baca Juga : Efek Hukum Penunjukkan Pejabat Sementara Gubernur, Bupati dan Walikota

Prof. Dailami yang pada Pemilu 2024 ini maju kembali menjadi calon anggota DPD RI dapil DKI Jakarta dengan nomor urut 6, menegaskan bahwa Draf aturan tersebut telah Menghilangkan KEISTIMEWAAN DKI Jakarta. Karena didalam proses pemilihan kepala daerah, Jakarta memiliki kekhususan yaitu harus 50% plus 1.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pejabat Jahat Dalam Kabinet Jokowi

5 Redaksi

“Menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat tidak tepat. Karena dengan demikian kekuasaan penuh akan kembali tersentral,” tegasnya.

Ditegaskan Prof Dailami, pastinya draf tesrebut Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat 4. Di mana dalam pasal tersebut diatur gubernur, bupati, walikot Dipilih secara Demokratis.

“Apabila draf ini disepakati maka legitimasi gubernur dan wakil gubernur yang ditunjuk akan lemah. Dikarenakan masyarakat Indonesia, bukan hanya Jakarta, sudah terbiasa dengan sistem pemilihan langsung,” tandasnya.

Baca Juga : Warga Desa Cempaka Lebak RESAH Dengan Keberadaan Cafe Di Depan Pesantren

Menurut Bang Dai, sapaan akrab Prof. Dailami, selama ini dengan masyarakat yang majemuk dan beraneka ragam, Jakarta jelas menjadi contoh Kota Demokrasi melalui sistem pemilihan umum kepala daerah (Pilkada ).

Prof Dailami pun mempertanyakan, apakah ada jaminan bahwasannya dengan penunjukkan langsung maka Kepala Daerah akan lebih berintegritas daripada Pilkada langsung atau sama saja?

“Maka sekali lagi saya tegaskan dengan penunjukan langsung oleh presiden maka ini bentuk Kemunduran dari Demokrasi dan justru menghilangkan kekhususan Jakarta itu sendiri,” ujarnya.

Keheranan lain menurut Prof Dailami adalah dalam Draft Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta usulan DPR itu tidak ada klausul mengenai Lembaga Adat sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 yaitu ” Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.”

Artinya Draft Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta sangat terlihat tidak mengakomodir aspirasi dari masyarakat Jakarta itu sendiri sehingga akan mengakibatkan Kemunduran Demokrasi dan mengesampingkan hak memilih masyarakat Jakarta.

“Sebagai Anggota DPD RI dan Putra Daerah, saya meminta agar teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah tetap memasukan poin Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan juga Mengakomodir serta mengakui keberadaan Lembaga Adat Masyarakat Betawi secara utuh dan penuh sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku,” pintanya.(BTL)