MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Kabupaten Tangerang, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar kali ini memberikan ruang dialog kepada sejumlah organisasi aktivis mahasiswa di Tangerang.
Agenda bertajuk Dialog Pembangunan itu, Pemkab turut mengundang organisasi Mahasiswa Peduli Rakyat Indonesia (MPRI), Himaputra, Himata, HMI, GMNI, IMKT, ITMI dan KNPI Kabupaten Tangerang. Bertempat di Gedung Usaha Daerah Lantai 2 ruang Rapat Bola Sundul, Pemkab Tangerang, Tigaraksa, Kamis (28/11/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati membeberkan beberapa aspek yang tengah jadi sorotan publik, diantara lain, Alih Fungsi Tata Ruang Wilayah (RTRW), Produktivitas Pertanian, Lapangan Kerja, Pendidikan, peran Perbup N0 47 Tahun 2018 tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Barang dan Hasil Tambang serta infrastruktur umum lainnya.
Dikatakan Zaki, bahwa kritikan dan saran yang konstruktif itu terhimpun dengan acara ruang dialog tersebut. Demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tangerang. Dengan catatan menurut Zaki, argumentasinya berbasis data dan fakta.
“Kalau saya bicara dan menjawab kritikan sesuai dengan data dan fakta yang ada,” kata Zaki dihadapan peserta Dialog, Kamis (28/11/2019).
Menyinggung pembangunan di Kabupaten Tangerang, Zaki mengatakan setiap kebijakan dibuat daerah dan diharuskan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal tersebut, demi masuknya investasi sebagai salah satu penunjang modal pembangunan.
“Tidak boleh banyak aturan Perda dan Perbup yang dibuat, harus dipangkas yang menghambat investasi,” pungkas Zaki.
Bupati pun mengajak mahasiswa supaya terlibat aktif dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, Taher Dewan Pembina MPRI memberikan apresiasi ihwal menginisiasikan untuk mengundang elemen mahasiswa berdialog demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Tangerang.
“Cukup diapresiasi, agenda ini salah satu mengarahkan kepada The Good government. Dan menunjukan bahwa Bupati tidak alergi dengan kritikan dan saran dari aktivis mahasiswa,” kata Taher saat dikonfirmasi kepada MediaBantenCyber.co.id (MBC), Kamis (28/11/2019).
Taher menegaskan, pernyataan dan interpoint yang telah dipaparkan Bupati harus dijalankan oleh jajaran dibawahnya. Persoalan di Kabupaten Tangerang sangat klimaks karena memasuki kategori daerah urban.
“Pembangunan cukup pesat di daerah ini maka perlu dibentengi budaya yang asri dimiliki orang Kabupaten Tangerang yakni tata krama, santri dan religius,” terang Taher
“Serta jauhkan budaya feodalisme di Pemerintahan Kabupaten Tangerang bahwa pejabat adalah pelayan rakyat bukan sebaliknya,” sambungnya. (Red)
Tidak ada komentar