MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Serang, Kesal lantaran tidak adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Serang, warga Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Bojonegara memblokir jalan Pulo Ampel – Bojonegara. Selasa (07/01/2020).
Akibat aksi tersebut, banyak tumpukan truk dan mobil lainnya menumpuk tidak bisa melewati jalan tersebut lantaran banyaknya ban bekas yang dipakai warga untuk menutupi jalan, Hanya kendaraan motor dan angkot yang diperbolehkan melintas.
Polisi yang berada di lokasi tampak berusaha untuk membuka jalan yang diblokir, namun warga tidak memperbolehkannya. Negosiasi coba dilakukan polisi namun warga tetap menolak pemblokiran jalan dibuka.
Salah seorang warga, Mugi Salam mengaku, pemblokiran jalan bentuk kekesalan warga atas kejadian banjir yang kerap terjadi di wilayahnya, Akses jalan Nasional itu diblokir karena sampai saat ini penanganan banjir yang sudah dua kali terjadi di Bojonegara tidak mendapat perhatian dari pemerintah.
“Ini bentuk kekesalan kami masyarakat Bojonegara karena dalam satu bulan terakhir ini, (Banjir) dua kali terjadi. Namun tidak ada penanggulangan ataupun mitigasi, dari Pemda Kabupaten atau Provinsi untuk daerah penghasil devisa untuk kabupaten, yang besar dari sini, tapi belum ada,” ujarnya di lokasi.
Mugi menyatakan, masalah banjir selama ini sudah disampaikan ke aparat pemerintahan namun sama sekali belum ditanggapi.
“Sudah kami sampaikan, 5 tahun terakhir ini kita sudah sampaikan. Tapi belum ada terealisasi, bentuk tindakan dari pemerintah,” terangnya.
Warga hanya menuntut agar pemerintah bertindak dan segera menormalisasi kali yang ada di Bojonegara.
“Kita menuntutnya normalisasi kali. Karena lokasi kami disebelah sana dangkal, dan disini selalu tertutup dengan sampah – sampah,” tandasnya.
Aksi yang berlangsung lama tersebut, bukan hanya petugas dari kepolisian yang berusaha lakukan negosiasi dengan warga untuk mau menghentikan aksi pemblokiran jalan, tiga anggota Dewan di Kabupaten Serang baik Wakil Ketua DPRD, Mansur Barmawi, Tatu Sumiati dan Sekretaris Komisi IV DPRD, Ricky Suhendar yang turun ke lokasi meminta agar pemblokiran tersebut namun gagal.
Warga menolak negosiasi dewan untuk membuka jalan. Mereka menuntut pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Serang dan Provinsi Banten turun langsung menangani masalah banjir yang kerap terjadi di wilayahnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi mengatakan, pemblokiran jalan oleh warga merupakan kekecewaan terhadap pemerintah karena tidak bisa menangani masalah banjir. Dari aspirasi yang disampaikan, kata Mansur, warga meminta agar pemerintah langsung menormalisasi kali. Karena banjir yang merendam rumah warga disebabkan kali yang menyempit.
“Persoalannya adalah normalisasi, saluran irigasi sehingga air dari atas lancar kebawah. Apa persoalannya. Itu yang kita inventarisasi. Kalau terkait jembatan, ini kan jalan Nasional.
Cuman tetap kita tetap komunikasi, agar segera diperbaiki. Sehingga diperlebar air lancar,” ungkapnya.
Mendapat aspirasi warga, kata Politisi PKS, pihaknya meminta agar pemerintah benar – benar serius menangani masalah banjir di Bojonegara. Penyebab, kata dia, disinyalir karena penyempitan saluran akibat pabrik industri sekitar dan tidak terkontrolnya penambangan galian C.
“Makanya kita mendesak perusahaan di Bojonegara, kita komunikasi dengan PT BAM untuk bagaimana persolanan ini bisa diminimalisir, sehingga ketika hujan bisa lancar,” terangnya.
“Terkait penambangan, izin ini jadi kewenangan provinsi, makanya perlu dievaluasi. Makanya kami akan komunikasi rekan kami di DPRD Provinsi Banten, untuk mengevaluasi izin pertambangan di Bojonegara dan Puloampel.Pasti kalau yang namanya izin ada batasnya. Kalau melampaui batas, harus ambil tindakan,” tutupnya. (Faizudin)