Ketua Umum Gempur: RUU KPK Langkah Sangat Keliru

NASIONAL – MBC || Revisi Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK), menjadi sorotan publik. Pasalnya, seluruh fraksi di DPR sudah menyepakati revisi Undang – undang anti rasuah. Hanya saja, tinggal mengantongi persetujuan dari Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembahasan yakni melalui Surat Presiden (Surpres).

Semenjak RUU KPK digaungkan dan berkas sudah di meja DPR, arus gelombang penolakan terus bergulir. Sejumlah pihak mencap bahwa Poin – poin yang terkandung dalam draft tersebut dinilai mengkebiri kewenangan yang telah dimiliki KPK.

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (Gempur) Saprudin Roy turut merespon RUU KPK, Roy berkata jika ini bagian upaya mendegradasi fungsi kewenangan KPK.

Langkah yang di ambil DPR dan Pemerintah untuk merevisi, sangat keliru. Dari semua institusi penegak hukum, tutur Roy, yang cukup kredibel dan konsisten hanya KPK. Menurut Roy, historis KPK dibentuk karena mandeknya sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Langkah yang di ambil untuk merevisi jelas sangat keliru. Cuma KPK yang cukup kredibel dan konsisten memberantas korupsi,” kata Roy saat dikonfirmasi dikediamannya, Pondok Aren, Tangsel, Senin (10/9/2019).

Beberapa poin vital yang bakal berubah khusus diberikan KPK, salah satu nya jadi sorotan buat Roy ialah penyadapan, harus memerlukan izin Dewan Pengawas utusan anggota DPR sesuai draft Pasal 12 B, Pasal 12 C dan Pasal 37 E.

“Hampir seratus persen tindak pidana korupsi itu tertangkap buah hasil penyadapan KPK bukan penyelidikan. Terkait, wacana akan dibentuk Dewan Pengawasan, sah saja namun jangan diisi Orang – orang bentukan DPR, sebab bisa dipastikan bermain kepentingan politik, salah satunya itu akan menggangu proses penegakan hukum diantaranya penyadapan,” jelasnya.

Dirinya berharap jika Presiden Jokowi secara tegas menolak RUU KPK hasil draft bentukan DPR. Roy menilai, heriok sekali jika itu terjadi. Artinya konsisten Jokowi dalam mengentasan pemberantasan korupsi itu real.

“Presiden Jokowi harus secara tegas menolak RUU KPK. Ia akan jadi heroik jika itu terjadi, artinya Jokowi konsisten mengentaskan pemberantasan korupsi. Dengarlah suara publik hampir semuanya menolak RUU KPK,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Hello
Can we help you?
.