MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Kabupaten Pacitan, Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam wadah Konsorsium LSM “Merah Putih” bersama elemen mahasiswa Pacitan mempertanyakan besaran pos anggaran perjalanan dinas anggota dan Pimpinan DPRD Pacitan yang mencapai angka kisaran 40an miliar rupiah.
Eleme GMNI, IMM dan Pemuda Muhammadiyah, LSM AMPuH, APPERKAT dan aliansi pedagang pasar Tulakan, menyoroti Perbedaan pagu anggaran antara perjalanan dinas anggota DPRD dan pagu anggaran untuk infrastruktur. “Kami menyampaikan, perlu adanya evaulasi demi suksesnya roda pemerintahan guna dipakai sebagai tolak ukur maju serta sejahtera nya masyarakat pacitan, ataukah belum,” demikian bunya siaran pers yang ditandatangani oleh Akha dan Bahtiar.
Baca Juga : Si Jago Merah Mengamuk di Toko Elektronik, Tiga Kios Ludes Terbakar
Meski agak kecewa karena para pimpinan dan anggota DPRD Pacitan tidak bisa menemui mereka, para aktivis itu akhirnya diterima oleh Sekretaris Dewan, Ir. Didik Alih Prabowo, MM di ruang kerjanya, Jum’at (05/8/2022) pagi. Akha, salah satu koordinator audiensi, menyatakan, “Berdasar data yang kami himpun, pada tahun anggaran 2020, anggaran perjalanan dinas pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan sebesar 46 Miliar, sedangkan Pagu anggaran untuk perbaikan, peningkatan, perawatan Jalan di dinas PUPR hanya Sebesar 25 Milyar.
Baca Juga : Luhut Itu MERAH Atau Merah Putih???
Sedangkan pada 2021 anggaran perjalanan dinas pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan sebesar Rp37. 596 Milyar, sedangkan Pagu anggaran untuk perbaikan, peningkatan, perawatan Jalan di dinas PUPR hanya Sebesar Rp 38,615 Milyar. Dan pada tahun anggaran berjalan di 2022, anggaran perjalanan dinas pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan sebesar Rp46,7 Milyar, sedangkan Pagu anggaran untuk perbaikan, peningkatan, perawatan Jalan di dinas PUPR hanya sebesar Rp48 Miliar.”
Sementara itu, aktivis muda LSM AMPuH, Fadla menambahkan, “Mengingat dan mempertimbangkan urgensi dan untuk akselerasi kesejahteraan rakyat, berdasar proporsi APBD Pacitan sekitar 1,7 triliun, sudah terserap untuk gaji pokok pegawai saja sekitar 750 Milyar, belum tunjangan pegawai dan dana yang bersifat mandatory.
Atas dasar itu kami berharap anggaran perjalanan dinas pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan kiranya agar dapat dievaluasi, untuk bisa dialihkan ke anggaran infrastruktur utamanya jalan poros kabupaten, poros Kecamatan dan desa. Upaya bersama itu paralel dengan mensukseskan Visi-Misi Bupati Indrata Nur Bayuaji dan Wakil Bupati, Gagarin.”
“Apabila aspirasi kami tidak mendapatkan respon yang baik dan terukur, kami siap akan turun dengan format kekuatan penuh dan berbagai langkah strategis lainnya, termasuk pendekatan legal,” tegasnya.(HB)