Masyarakat Protes kepada KPU RI Terkait Penyelenggaraan Debat Perdana Cawapres

MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Jakarta, Berkenaan telah dilakukannya penyelenggaraan Debat Perdana Cawapres oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang diselenggarakan pada Jum’at (22/12/2023) malam, di Jakarta Convention Center (JCC), menuai beragam Protes dan Kritikan dari warga masyarakat yang menyaksikannya, pasalnya pihak KPU RI (moderator-red) dianggap bersikap “tidak netral” alias membiarkan saja beberapa kejadian saat Debat berlangsung salah satu Cawapres melakukan pertanyaan dan juga jawaban yang sulit dimengerti oleh Cawapres lainnya, dan juga menjawab bukan pada substansi yang ditanyakan.

Atas berbagai kejadian tersebut, maka membuat warga masyarakat kecewa dan menyampaikan Protes dan Kritikan kepada pihak KPU RI seperti yang disampaikan oleh Radhar Tribaskoro (Deputi Gerakan Masyarakat Sipil dan Lingkungan Hidup).

Baca Juga

3 tahun  lalu

Oknum Kabid DJP Yang Ancam Wanita Warga Tangsel Ternyata Belum Laporkan LHKPN 2 Tahun

28 Redaksi

Melalui sepucuk Surat Terbukanya kepada pihak KPU RI, Tribaskoro menyampaikan sikap Protesnya seperti yang banyak tersebar di media-media sosial. Berikut isi Surat Terbuka yang disampaikan oleh Radhar Tribaskoro kepada KPU RI:

Baca Juga : Bangun Pagar Hingga Ke Bahu Jalan, Warga Protes Kepada Pengurus Gereja Immanuel Ministries Kosambi

Perihal: Surat terbuka Protes atas pertanyaan tidak jelas dalam Debat Perdana Cawapres

Baca Juga

4 tahun  lalu

Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia, NGO Banten Kembali Soroti Aliran Dana TPPU TCW

3211 Redaksi

Dengan hormat,

Bersama surat ini saya menyampaikan protes terhadap penyelenggaraan Debat Perdana Cawapres 2024 yang berlangsung tanggal 22 Desember 2023 di Jakarta Convention Center. Perkenankan saya menyampaikan protes ini dalam bentuk surat terbuka agar bisa menjadi pembelajaran publik.

Debat Capres dan Cawapres adalah bagian dari tahapan pemilu presiden yang wajib diselenggarakan oleh KPU sebagaimana diamanatkan oleh PKPU No. 15/2023. Debat tersebut mesti menjunjung nilai-nilai fairness atau Keadilan. Dalam hal ini, kejelasan pertanyaan sangat penting agar debat publik berlangsung “fair. Pertanyaan yang tidak jelas atau ambigu dapat membingungkan peserta debat dan memungkinkan interpretasi yang beragam, yang dapat mengarah pada Ketidakadilan dalam proses debat. Dengan pertanyaan yang jelas, semua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dibahas, sehingga memungkinkan debat yang lebih adil dan produktif. Selain itu, pertanyaan yang jelas juga membantu mendorong diskusi yang fokus dan relevan.

Dalam Debat Perdana Cawapres kemarin, Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengajukan pertanyaan, “Bagaimana mengangkat peringkat Indonesia di SGIE? ” Pertanyaan ini tidak jelas, terutama karena singkatan SGIE bukanlah singkatan yang umum (seperti RT/RW, Jateng, dsb). Akibat penggunaan pertanyaan yang tidak jelas itu lawan debat Gibran telah rugi waktu.

Padahal seharusnya Moderator debat meminta Gibran menjelaskan lebih dulu apa yang dimaksud dengan SGIE. Baru kemudian ia meminta lawan debat Gibran menjawabnya. Kami khawatir bila hal itu dianggap normal maka rakyat kemudian harus menyaksikan debat yang diisi oleh singkatan-singkatan yang membingungkan.

Sesuai dengan uraian kami di atas bersama surat ini kami menuntut agar:

1. KPU memperbaiki aturan debat dengan mewajibkan capres maupun cawapres menyampaikan pertanyaan yang jelas dan tidak ambigu.
2. KPU memerintahkan Moderator untuk meminta kejelasan pengertian dari istilah dan singkatan sehingga tidak merugikan peserta debat.
3. Memberi peringatan kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka karena telah merugikan lawan debatnya dengan sengaja.

Demikian kami sampaikan Surat Terbuka ini. Tidak lain harapan kami adalah bahwa seluruh proses pemilu presiden 2024 ini berlangsung secara adil dan memberikan pencerahan kepada rakyat pemilih. Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Radhar Tribaskoro (Deputi Gerakan Masyarakat Sipil dan Lingkungan Hidup).(BTL)