MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Serang, Mahasiswa dan pemuda di wilayah Serang utara (Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Lebak Wangi, Carenang, dan Binuang) menilai, Pemerintah Kabupaten Serang belum pro terhadap kepentingan rakyat terutama wilayah Serang bagian utara.
Selama ini, dampak dari pembangunan industri yang berada di wilayah Serang Timur yang dimulai sejak tahun 1991 nyatanya sampai saat ini belum memihak kepada penanggulangan masalah pengangguran di Kabupaten Serang.
“Pengangguran di Kabupaten Serang yang menjadi peringkat pertama di Provinsi Banten, tidak sesuai dengan ratusan Industri Pabrik yang ada di Kabupaten Serang, masyarakat hanya mendapatkan imbasnya saja dengan adanya industri tersebut,” kata Ahmad Muhazer salah satu pemuda Serang Utara saat lakukan Mimbar Bebas di Tanara Kabupaten serang, Selasa (10/03/2020).
Dirinya juga mengatakan bahwa, Kecamatan Tanara menjadi pusat pembangunan wisata religi, pusat menuntut wilayah agar bersiap untuk memberdayakan masyarakatnya, namun nyatanya sampai sekarang belum ada realisasi.
“Kecamatan Tanara kini sedang mengalami perubahan yang sangat drastis dengan adanya pembangunan nasional yang sekala internasional akan tetapi pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Serang sampai saat ini,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Serang Utara (GAMSUT) Imron Nawawi Menerangkan bahwa, masalah sungai Cidurian dan Ciujung masih terus menjadi masalah klasik yang berlum terselesaikan di tanah kelahirannya.
“Bupati Serang dari tahun ke tahun tak pernah tegas dan tak pernah mengambil kebijakan yang menyelamatkan masyarakat di wilayah Serang Utara, karena sampai sekarang pencemaran sungai terus saja menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di Serang Utara, karena akibat pencemaran tersebut masyarakat yang selalu menjadi imbas dari masalah tersebut, mulai dari segi ekonomi yang signifikan turun drastis akibat sumber daya alamnya dirusak, segi kesehatan yang selalu membelenggu masyarakat akibat dampak tersebut seperti halnya keracunan, gizi buruk dan stunting yang melanda akibat pendapatan orang tuanya semakin hari semakin turun dan tak mencukupi untuk keperluan sehari harinya, dan segi pendidikan pun sama terkena dampak akan hal itu karena akibatnya anak – anak petani dan nelayan di sana sampai putus sekolah karena hal tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Imron, faktor ekonomi juga mendasari wilayah Serang Utara yang menjadi pemasok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbanyak di Kabupaten Serang, dilain sisi mereka sulit mencari kerja sehingga mereka memilih untuk kerja di luar negeri untuk menghidupi kehidupannya.
“Selain itu pula, masalah infrastruktur juga menjadi kegelisahan masyarakat di serang utara, sampai sekarang sebagian besar infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang masih banyak yang belum tersentuh oleh pembangunan, sedangkan Perda No 3 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan jalan di Kabupaten Serang harus perlu di evaluasi dan dikritisi karena memang yang menjadi ketentuan akan prioritas pembangunan tidak tepat sasaran, karena yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan jalan ternyata tidak dijadikan prioritas”, tegasnya.
Maka, tambah Imron, pemuda dan mahasiswa di Serang Utara menyatakan sikap bahwa Bupati Serang telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya karena Bupati Serang belum bisa memecahkan masalah klasik yang berdampak besar di wilayah kami.
“Sampai Saat ini, kami Menilai bahwa, Bupati Serang telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya,” tandasnya. (Faiz)