Dana APBN, Korupsi, Luhut Binsar Pandjaitan, Proyek Ambisius Jokowi, Proyek Kereta Cepat, SILPA

Skandal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Segera DIBONGKAR

oleh -2.103 views

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan) MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Bandung, Terbitnya Perpres No 93 tahun 2021 yang membolehkan penggunaan dana APBN adalah SINYAL KEGAGALAN. Awalnya percaya diri pada pembiayaan mandiri tanpa dana negara, namun ujungnya teriak dan meraih pegangan ketika mulai tenggelam. Kereta cepat membuat kepanikan lalu cepat mengubah jalur. Kini kereta itu bergerak di jalur SOS.

Pemerintah mulai menyuntik dana 4,3 Triliun  berupa PNM untuk PT KAI Lokomotif Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Dana itu berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2021. Dana yang mestinya digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi rakyat dipakai guna pemulihan kereta cepat Indonesia Cina. Menyedihkan.

Timbul pertanyaan apakah Perpres penggunaan dana APBN yang diawali suntikan SILPA 2021 ini murni inisiatif Pemerintah Indonesia atau atas tekanan China? Melihat pada komposisi personalia di mana China dominan, kecurigaan itu menjadi sangat wajar. Presiden Komisaris Guo Jiang, Direktur Keuangan Zang Chou, dan Direktur Teknik Xiao Song Xin adalah sebuah gambaran dominasi.

Baca Juga : Rakyat Ditipu Wakil Rakyat Diperkosa Soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ekonom Faisal Basri mengkritisi masa depan   proyek ambisius Jokowi yang mangkrak dan bengkak ini. Menurutnya kereta cepat bakal mengalami kesulitan bayar dan pengembalian. Artinya dapat menjadi proyek gagal. Ia menyarankan segera stop proyek kereta cepat sebagaimana stop pula proyek food estate dan Ibu Kota Baru (IKN).

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata berat saat konstruksi dan berat pula saat operasi. Apa yang terjadi jika ternyata kereta berbiaya 114 Triliun ini nantinya sepi penumpang akibat harga mahal, jarak pendek, opsi angkutan banyak, serta Ibu Kota yang ternyata dipindahkan. Kereta yang mondar mandir cepat berpenumpang sedikit.

Pemaksaan proyek adalah tanggungjawab Pemerintah dan ini artinya tanggungjawab Kepala Pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi.
Terlalu banyak kegagalan dari cara mengelola negara dengan nafsu bisnis semata. Negara menjadi komoditas. Bapak infrastruktur yang babak belur. Proyek kereta cepat perlu audit serius, jangan-jangan menjadi lahan KORUPSI dan SKANDAL.

Kritik atas proyek yang kini dikomandani Luhut Binsar Panjaitan ini sudah sangat banyak. Tetapi nampaknya terus dijalankan dengan tak peduli. Walau dengan nekad harus menggali dana APBN. Teringat bait puisi Chairil Anwar.

Baca Juga : Seorang Lelaki Tanpa Identitas, Tertabrak Kereta Api di Perlintasan Serang-Karangantu

“Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari Hingga hilang pedih perih
Dan aku akan lebih tak peduli
Aku ingin hidup seribu tahun lagi”

“Meski dengan seribu dusta, aku ingin hidup satu periode lagi!”.(BTL)