Keluarga Politik, Korupsi, KPK, Serangan Fajar

Wakil Ketua KPK Sebut Politik Dinasti Pemicu Tindak Pidana Korupsi

oleh -3.025 views

MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Jakarta, Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan bahwa DINASTI POLITIK merupakan salah satu PEMICU TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI. Pasalnya, yang mendapatkan jabatan dari kerabatnya akan melakukan kebiasaan yang sama termasuk melakukan KORUPSI.

“Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini menjadi salah satu atau mungkin menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada para awak media, Minggu (17/10/2021).

Lanjut Marwata, saat ada kepala daerah selama beberapa periode dipimpin oleh kerabat atau keluarga atau dinasti tadi, maka evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya DIPASTIKAN TIDAK AKAN BERJALAN.

Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Kota Tegal jadi Tersangka dalam Skandal Dangdutan Menabrak UU Covid-19

“Ada kecenderungan penggantinya itu kalau jadi keluarga, Pasti dia akan menutup. Apa? kekurangan kelemahan yang dilakukan pemerintah. Dan cenderung meneruskan kebiasaan kebiasaan yang dilakukan pimpinan sebelumnya. itu yang terjadi. kan seperti itu,” tandas Marwata. 

Ditambahkannya, adanya DINASTI POLITIK karena juga kebutuhan pendanaan dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif. Sebab menurut Marwata, biaya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekarang ini sangat mahal.

Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Banten Minta Kadisnakertrans Mundur dari Jabatan

“Dan itu juga karena masyarakat atau pemilih sendiri yang menurut kami di KPK itu juga yang menyebabkan biaya politik itu mahal. Ada tuntutan dari masyarakat, kita tahu semuanya itu apa,” tuturnya. 

Tidak hanya itu, Marwata juga menjelaskan bahwa menjelang pemilihan atau hari pencoblosan itu biasanya ditemukan adanya pemberian atau istilah umumnya itu SERANGAN FAJAR. Pemberian itu yang menyebabkan BIAYA POLITIK MENJADI SANGAT MAHAL.

Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Kritik Keras Lambannya Pemkot Tangsel Tangani Pencemaran Kali Cisadane Akibat Longsornya TPA Cipeucang

“Belum lagi juga adanya tuntutan atau permintaan yang kita kenal dengan istilahnya itu uang mahar untuk mencari kendaraan politik di parpol-parpol itu. Nah itu sesuatu yang meskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar dan itu sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini,” ungkapnya.

Hal tersebut kini menjadi perhatian serius pihak KPK. Dan saat ini lembaga Anti Korupsi itu telah melakukan kajian bersama LIPI agar ada alokasi dana yang cukup dari APBN kepada parpol.

“Yang tujuannya apa? supaya partai politik itu dikelola dengan profesional, dikelola dengan benar. kaderisasi nya juga benar,” pungkas Alexander Marwata Wakil Ketua KPK.(BTL)