GMNI DKI Soroti Kenaikan Pertamax dan Tekanan Fiskal, Minta Prabowo Tinjau Program Prioritas

MediaBantenCyber.co.id (MBC), Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang disebut telah mencapai Rp16.250 per liter serta kondisi fiskal nasional yang dinilai sedang menghadapi tekanan. Organisasi mahasiswa tersebut meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali sejumlah program prioritas nasional yang membutuhkan anggaran besar agar pemerintah dapat lebih fokus menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Sekretaris Daerah DPD GMNI DKI Jakarta, Ahmad SM Kaffa, mengatakan pemerintah perlu menyampaikan informasi yang transparan kepada publik terkait kebijakan energi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi harga BBM di tengah gejolak pasar global.

Baca Juga

3 hari  lalu

Agis Buka Jambore Sketsa Serang Sketchwalk, Dorong Kota Serang Lebih Hidup, Nyaman, dan Berkarakter

191 Deni Kusuma

“Kami meminta pemerintah tidak menyampaikan narasi yang membingungkan publik terkait kebijakan energi. Rakyat berhak memperoleh informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kenaikan harga BBM,” ujar aktivis mahasiswa yang akrab disapa Gus Fakhier dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).

Menurut GMNI DKI Jakarta, lonjakan harga energi saat ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan geopolitik internasional, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak terhadap pasar energi dunia. Namun demikian, pemerintah dinilai tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tidak menanggung beban yang semakin berat akibat kenaikan harga energi.

Selain mengkritisi kenaikan harga Pertamax, GMNI DKI Jakarta juga menyoroti kondisi fiskal negara yang dinilai memerlukan perhatian serius. Karena itu, mereka mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi sejumlah program prioritas yang menyerap anggaran besar.

Baca Juga

3 hari  lalu

Bocor, Dokumen Resmi SMKN Kebonagung Pacitan Tetapkan Biaya pada Siswa Penerima KIP & PKH, Padahal ATURAN Tegas: WAJIB GRATIS 100%

302 admin22

Program yang diminta untuk ditinjau antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Dahsyat Mengabdi/Membangun Pemuda (KDMP), dan Program 3 Juta Rumah Rakyat.

Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE, menilai penyesuaian prioritas anggaran perlu dilakukan agar pemerintah dapat lebih efektif menghadapi tantangan ekonomi yang sedang berlangsung.

“Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup masyarakat, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang membutuhkan anggaran besar. Prioritas utama harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Deodatus.

Soroti Dugaan Praktik KKN

Dalam pernyataannya, DPD GMNI DKI Jakarta juga menyoroti masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Menurut mereka, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat berpotensi semakin berat apabila tidak disertai perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

GMNI DKI Jakarta juga meminta pemerintah dan DPR lebih terbuka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama terkait kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Ingatkan Amanat Konstitusi

DPD GMNI DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan amanat konstitusi.

Menurut organisasi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.

“Pemerintah harus fokus pada tugas utamanya, yaitu menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada,” ujar Gus Fakhier. (*)