Cakupan Pengobatan ARV Untuk HIV dan AIDS Terburuk di Asia Pacific, IAC Minta Menkes Audit Program AIDS
NASIONAL – MBC || Indonesia AIDS Coalition (IAC) menghimbau agar Menteri Kesehatan sesegera mungkin melakukan audit menyeluruh terhadap program penanggulangan AIDS.
Hal ini sangat diperlukan agar pemerintahan yang baru nanti bisa mengambil Langkah – langkah cepat penyelamatan sehingga angka kematian ODHA akibat AIDS bisa terkoreksi menjadi lebih rendah.
Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC) Aditya Wardhana, kepada Mediabantencyber.co.id melalui rilisnya, Minggu (15/9/2019).
“Cakupan pengobatan AIDS atau pengobatan ARV di Indonesia tercatat hanya 17%, dan angka ini adalah yang terburuk di regional Asia Pacific bahkan Dunia. Dengan hanya ada sekitar 140 ribu orang dengan HIV yang berada dalam pengobatan ARV, berarti ada 500.000 ribu lainnya masih belum ada dalam pengobatan – bahkan masih belum mengetahui dirinya terinfeksi HIV.
Aditya menerangkan, Capaian yang buruk ini dipengaruhi oleh banyak faktor, Yang utama adalah kurangnya political will dari pemerintah dan layanan untuk memberlakukan Test and Treat, keterlambatan dalam mengadopsi pembelajaran terbaik dari negara lain yang Nyata – nyata mendukung program AIDS.
“Saat ini, masih tinggi stigma dan diskriminasi kepada kelompok terdampak AIDS seperti orang dengan HIV, Pekerja Seks, LGBT, pengguna Narkotika, perempuan dan anak sampai dengan mahalnya harga obat ARV yang dibeli oleh pemerintah Indonesia dari industri farmasi BUMN, maka dari itu, kami menyerukan agar Menkes segera melakukan audit menyeluruh terhadap program penanggulangan AIDS termasuk pelaksananya.” terangnya.
Aditya menilai, ini adalah sebuah tanda bahaya bagi Indonesia sebab dengan angka cakupan ARV yang rendah ini, potensi penularan juga akan menjadi tinggi karena obat ARV selama ini diyakini secara ilmiah mampu mencegah penularan HIV baru.
“Dengan hanya 17% cakupan obat ARV, tidak heran jika angka kematian akibat AIDS berdasarkan pemodelan akan terus meningkat sampai dengan 2020 nanti.” tuturnya.
Pemerintahan Jokowi sendiri dalam rancangan teknokratik RPJMN 2019 – 2024 dengan percaya diri memberikan target bisa menurunkan angka insiden penularan HIV baru dari 0,24% menjadi 0,18%, dan itu jika pemerintah segera melakukan audit programnya jika masih ingin on- Track dalam mencapai target RPJMN mendatang, namun jika tidak, akan gagal.
“Kami yakin bahwa Indonesia akan gagal mencapai target RPJMN mendatang yaitu penurunan angka penularan HIV baru ini jika pada buruknya cakupan pengobatan ARV sekarang tidak di benahi.” tambah Aditya.
Sementara itu, Kordinator Advokasi dan Hak Asasi Manusia Indonesia AIDS Coalition (IAC) Sabam Manalu, mengungkapkan, ODHA di Indonesia sendiri tergolong sebagai ODHA yang kurang beruntung di dunia sebab pengobatan ARV yang diberikan pada ODHA masih menggunakan Jenis – jenis regimen obat ARV yang jadul.
“Masih banyak ODHA yang diberikan Obat – obatan ARV dari jenis regimen AZT sementara kita tahu AZT sendiri telah dipergunakan sejak Tahun 1960-an sebagai obat kanker dan telah digunakan sebagai terapi HIV di Tahun – tahun awal epidemi AIDS ditemukan di dunia Tahun 1980-an sementara saat ini telah ada Obat – obatan baru yang berdaya kerja tinggi seperti Dolutegravir namun belum diperkenalkan di Indonesia.” ungkapnya.
Dalam pertemuan Fast Track Cities minggu lalu, yang diselenggarakan di London, jelas Sabam, banyak kota di dunia yang telah melaporkan keberhasilan mereka dalam cakupan obat ARV ini, ada 16 Kota yang telah sukses mencapai target 90% ODHA dalam pengobatan sementara Jakarta masih tertinggal jauh terbelakang dengan angka yang terburuk di Asia.
“Maka dari itu, saya menghimbau kepada pemerintah untuk bekerja lebih serius dalam menurunkan harga obat ARV, sebab ODHA yang membutuhkan obat ARV ini masih banyak. dengan tingginya harga obat ARV seperti sekarang ini, Tahun 2019 pemerintah harus menganggarkan dana sebanyak 1,2 Triliun hanya untuk memberikan pengobatan ARV pada 150 ODHA sementara berdasarkan hitungan kami, harga yang rasional itu hanya 40% dari tingkat harga yang sekarang. dan saya berharap, Menteri Kesehatan dan juga kepada Pemerintahan yang baru Jokowi – Amin agar membuka ruang pelibatan dari ODHA sebagai penentu kebijakan program AIDS mendatang, karena, keterlibatan ODHA dalam level tertinggi di program penanggulangan AIDS telah terbukti mampu memberikan Masukan – masukan yang membumi dan dibutuhkan dalam memberikan daya ungkit keberhasilan program penanggulangan AIDS.” tandasnya. (Faiz/Red)
Pos terkait
Unggulan
Trending
Tidak ada komentar