Bangun Kembali Diorama Bersejarah Penumpasan G 30 S PKI di MAKOSTRAD

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan) MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Bandung,
Hancur atau hilangnya diorama penumpasan G 30 S PKI di Makostrad telah membuat geger. Tokoh Soeharto, Nasution, dan Sarwo Edhi dihilangkan oleh Pangkostrad Dudung Abdurrahman dengan alasan yang tidak logis. Membawa-bawa nama Pangkostrad terdahulu. Konon haram membuat patung.___________Baca Juga : Bangun Usaha dan Investasi Silahkan, Tapi Proses Perizinannya Juga Harus Benar

Kini Dudung Abdurrahman sudah “MELOMPAT” menjadi KSAD. Dengan segala dinamika dan gayanya. Tugas Pangkostrad baru adalah membuat kembali patung diorama penumpasan G 30 S PKI. Ketiga tokoh sejarah di atas harus ditampilkan lagi. KSAD, Panglima TNI, dan Presiden tidak boleh menghalangi sebagai bukti bahwa rezim tidak pro PKI.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Buruh BERGOLAK Desak Presiden Jokowi MUNDUR

209 Redaksi

Pembuktian bahwa rezim tidak pro PKI menjadi penting saat ini atas alasan:

Baca Juga : Presiden Jokowi: Bangun Komunikasi Partisipatif Masyarakat Berbasis Data Sains

Pertama, rezim masih bersikukuh untuk menggoalkan RUU BPIP menjadi UU sebagai buntut atau ikutan RUU HIP yang disinyalir berbau Komunis.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Kurang Komunikasi Antara Aparatur Pemerintah dan Keluarga Ibu Turyanih, Sempat Terjadi Ketegangan Saat Proses Betonisasi Jalan TPU Sarimulya

264 Redaksi

Kedua, rezim masih menggenggam erat persahabatan dengan Republik Rakyat China  baik untuk kepentingan investasi, hutang luar negeri, maupun kerjasama dengan Partai Komunis China.

Ketiga, rezim harus menepis isu keterkaitan Presiden Jokowi dengan tokoh atau aktivis PKI dahulu, khususnya isu hubungan keluarga. Hoaks harus dijawab dengan gamblang dan transparan.

Keempat, citra rezim tidak bersahabat dengan umat Islam dan membangun stigma keagamaan yang radikal dan intoleran. Komunis itu memusuhi agama dan umat beragama.

Baca Juga : Pemkab Tangerang Segera Bangun Rumah Warga Jayanti Tak Layak Huni

Kelima, menafikan dan melemahkan figur Soeharto dan mengagungkan atau mengkultuskan figur Soekarno. Dalam membangun politik perimbangan Soekarno di masa kepemimpinannya dekat dengan PKI.

Keenam, the rulling party menampung aktivis kiri termasuk mantan PKI. Tetap menilai bahwa massa dan simpatisan PKI sebagai potensi suara support politik.

Untuk menghindari citra politik bahwa rezim ini pro PKI maka harus ada upaya mengkonter pencitraan tersebut. Tentu bukan dengan sekedar berteriak PKI sudah tidak ada, Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 masih berlaku, atau tunjukkan si A si B itu PKI, tetapi harus dengan langkah nyata dan bukti.

Nah mulailah dari pidato kenegaraan tentang bahaya komunisme dan PKI, lalu bangun kembali diorama penumpasan G 30 S PKI di Museum Makostrad yang telah dihancurkan atau dihilangkan oleh Letjen Dudung Abdurrahman, kini KSAD. Selanjutnya, terserah anda.(BTL)