Mediabantencyber.co.id – Kabupaten Tangerang, Masih nuansa Hari Sumpah Pemuda 2019, Mahasiswa Peduli Rakyat Indonesi (MPRI) menyorot problematika wilayah Kabupaten Tangerang.
Hiruk pikuk persoalan menimbulkan dampak kesenjangan sosial yang dinilai mereka terus meningkat tiap tahunnya.
“Menyambut Nuansa Hari Sumpah Pemuda Indonesia ke- 91 Tahun, kami Mahasiwa Peduli Rakyat Indonesia (MPRI) menyorot segala problematika hingga timbul aspek Kesenjangan Sosial terbilang akut di Wilayah Kabupaten Tangerang,” kata simpul MPRI Albert Noval kepada awak media, Rabu (30/10/2019).
Dikatakan Noval, pada tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) capai 5,1 Triliyun, nominal yang fantastis itu kontradiksi dengan kondisi kesejahteran masyarakatnya.
“Terindikasi penyerapan APBD yang tidak tepat sasaran adalah munculnya dampak tersebut,” ungkapnya.
Ditambahkan aktivis mahasiswa simpul UMT, jika hampir seluruh instansi diduga melakukan Abuse Of Power / Penyalahgunaan Wewenang Jabatan di Pemerintahan bertajuk gemilang.
“Tak tanggung – tanggung, jajaran Muspida, Muspika dan Pemerintah Desa banyak ditemukan dilapangan melakukan hal tersebut,” kata Noval.
Senada, Dewan Pembina MPRI Taher Jaleluael menuturkan berdasarkan analisis data, Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 saja 482 Ha tercaplok oleh pengembang, dan belum lagi Ribuan Ha lahan teralih berdasarkan peta RTRW.
“Itu pun, menjadi soal baru datangnya konflik Agraria bagi rakyat dan pengembang,” tutur Taher
Belum lagi, disorot pihaknya persoalan klasik konteks perizinan yang memunculkan Maladministrasi, oknum – oknum pejabat yang membengkingi pembangunan / operasi proyek yang menyalahi regulasi.
Taher menegaskan pernyataan sikap untuk merefleksi kinerja Pemerintah Daerah dan Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD.
“Akan kami gelar Aksi besok (31/10) di Depan gedung DPRD dan Bupati Tangerang. Berharap mereka bisa dapat diajak berdialog dengan kami demi tercipta good goverment,” terangnya.
Untuk diketahui, MPRI memilki beberapa tuntutan diantara lain :
1. Menuntut penyerapan APBD tahun 2020 lebih tepat sasaran dan obyektif.
2. Stop Alih Fungsi Lahan hanya untuk kepentingan pengembang.
3. Tingkatkan produktivitas sektor pertanian.
4. Robohkan budaya Feodalisme di Pemerintah Kabupaten Tangerang.
5. DPRD harus lebih serius menjalankan Tupoksi nya.
6. Implementasikan Perda dan Perbup yang Pro Rakyat
(Red)