MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Jakarta, Pakar Hukum Tata Negara yang juga sekaligus Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid SH MH mengajukan Permohonan Pengujian Materiil “judicial review” terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ke Mahkamah Konstitusi RI.______________Baca Juga : Masyarakat Pemohon Sertifikat Kecewa dengan Pelayanan di BPN Kabupaten Tangerang yang Tidak Prima | syarat
Perkara dengan register Nomor 81/PUU-XXI/2023, pada hari ini kamis, 24 agustus 2023 mulai disidangkan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, dalam mengajukan Permohonannya Fahri Bachmid menunjuk Advokat Viktor Santoso Tandiasa SH MH, Agustiar SH, serta Nur Rizqi Khafifah SH dari Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans.
Persidangan panel dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di gedung Mahkamah Konstitusi, persidangan dipimpin oleh Prof Dr Saldi Isra SH sebagai Ketua Majelis, Dr Manahan M. P. Sitompul SH MHum dan Prof Dr M Guntur Hamzah SH MH masing-masing sebagai anggota.
Baca Juga : PPDB SDN Cipondoh Makmur ‘Nyeleneh’, Rumah Depan Sekolah Siswa Tidak Diterima | syarat
Fahri Bachmid dalam pokok permohonan yang disampaikan dalam persidangan mengungkapkan bahwa perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi yang dilakukan pembentuk undang-undang, dalam dua kali perubahan Undang-Undang, terhadap syarat minimal usia menjadi hakim konstitusi selalu dilakukan perubahan tanpa alasan dan penjelasan yang jelas dan mendasar secara akademik dan reasonable.
Beberapa perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim Konstitusi dalam UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (1) huruf c Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; kemudian dalam UU No. 8 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) huruf d Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; terahir dengan UU No. 7 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (2) huruf d.
Disebutkan untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang hakim konstitusi harus memenuhi syarat: berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan kondisi saat ini UU 7/2020 pun sedang dalam proses perubahan dimana terhadap syarat minimal usia untuk dapat mencalonkan sebagai hakim Konstitusi menjadi salah satu pasal yang masuk dalam rencana perubahan dari usia 55 (lima puluh lima) berpotensi akan diubah dan dinaikan menjadi 60 (enam puluh) tahun.
Fahri Bachmid berpendapat bahwa
Perubahan demi perubahan yang terus terjadi tentunya menciptakan ketidakpastian hukum yang adil bagi saya, dimana semakin jauh dan semakin lama untuk dapat menjadi hakim Konstitusi serta tidak ada kepastian hukum karena cenderung sering terjadi perubahan-perubahan, dan dalam batas penalaran yang wajar suatu ketika saya menjadi Hakim Konstitusi.
Tentunya akan mengalami keadaan yang sama yakni mendapatkan ketidakpastian hukum atas perubahan-perubahan usia minimal menjadi hakim konstitusi ataupun usia maksimal menjadi hakim konstitusi, Fahri Bachmid mengutip pendapat Saldi Isra dalam Putusan 112/PUU-XX/2022 pada bagian Concurring Opinion “bahwa ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas.
Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait, baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan dengan kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya, Ketidakpastian hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang bersangkutan, bahkan juga terhadap kinerja lembaga negara ataupun institusi yang dipimpinnya”
Fahri Bachmid menguraikan bahwa terhadap adanya pengaturan syarat usia minimum ataupun maksimum dalam UU 7/2020 haruslah ditetapkan menjadi syarat yang tetap dan tidak berubah-ubah setidaknya perlu adanya landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas untuk merubahnya.
Karena apabila tidak dinyatakan demikian, maka dapat saja kewenangan pembentuk undang-undang dapat menjadi Upaya politik dalam proses bargaining terhadap kepentingan pembentuk undang-undang atas Lembaga tersebut.
Apalagi Lembaga tersebut adalah badan peradilan ataupun Lembaga penegak hukum yang harus dijamin independensi serta kemerdekaannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya, tutup Fahri Bachmid.(BTL)