MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Kabupaten Tangerang, Kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serentak turun ke jalan-jalan utama di Kabupaten Tangerang untuk melakukan aksi tolak kenaikan BBM, pada Ahad (11/09/2022) pagi.
Mereka berkumpul serta melakukan flashmob di beberapa titik seperti di bawah jalan layang Balaraja, alun-alun Tigaraksa, depan gerbang Citra Raya, pertigaan Bitung, pasar Kresek, Solear, alun-alun Teluknaga, dan beberapa titik lainnya yang tersebar se-Kabupaten Tangerang.

Jangan Lewatkan : Dukung PKS Tolak Kenaikan BBM, Tukang Ojek: Berat Buat Kami!
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril yang ikut turun ke jalan menyampaikan, bahwa aksi ini sebagai bentuk penegasan, bahwa PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi.
Baca Juga : Paramitha Messayu Tolak Kenaikan Harga BBM, Tuding Pemerintah Ingin Memiskinkan Rakyat Secara Sistematis!
“PKS sudah tegas dan lugas menggunakan hak legislatifnya melalui parlemen DPR RI menolak BBM subsidi dinaikan. Aksi flashmob kali ini sebagai penegasan bahwa PKS bersama rakyat menolak BBM subsidi dinaikan,” kata Ahmad Syahril.
Baca Juga : Fraksi PKS DPR RI Walk Out dari Rapat Paripurna Menolak Kenaikan Harga BBM!
Menurutnya kenaikan BBM berdampak dengan nasib rakyat yang akan bertambah sulit, karena harga-harga kebutuhan pokok akan ikut naik
Baca Juga : Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia/APPSI Kota Tangerang Selatan Tolak Kenaikan BBM!
“Harga sembako naik, transportasi umum naik, biaya hidup juga naik. Tinggi biaya produksi membuat perusahaan efesiensi, dengan ancaman PHK. Inflasi meningkat membuat harga-harga mahal, sedangkan daya beli masyarakat menurun,” ujarnya.
Baca Juga : Fraksi PKS Kota Tangerang Selatan Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi!
Lebih lanjut menurut Syahril, masyarakat berhak mendapatkan subsidi. Ketimbang pemerintah memprioritaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) atau proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.
Baca Juga : GNPR Siapkan Aksi Akbar Tolak Kenaikan BBM di Depan Istana Senin 12 September
“PKS menegaskan bahwa masyarakat berhak dan lebih utama mendapatkan subsidi. Ketimbang pembiayaan project kereta cepat Jakarta – Bandung serta IKN, karena subsidi untuk hajat masyarakat,” tegasnya.(red/ist)
Tidak ada komentar