Satu Tahun Maesyal–Intan Pimpin Kabupaten Tangerang, PDIP Desak Perbaikan Pendidikan dan BLK

 MediaBantenCyber.co.id (MBC), Tangerang — Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Tangerang mendesak adanya perbaikan serius di sektor pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK). PDIP menilai dua sektor tersebut menjadi kunci dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, menyampaikan bahwa evaluasi satu tahun pemerintahan tidak cukup dilihat dari capaian administratif semata, melainkan dari keberanian menyelesaikan persoalan mendasar.

“Pendidikan dan ketenagakerjaan adalah fondasi. Kalau dua sektor ini tidak dibenahi serius, kita sedang mempertaruhkan masa depan Kabupaten Tangerang,” tegasnya.

Krisis Guru dan Ancaman Mutu Pendidikan

PDIP menyoroti kekurangan sekitar 6.000 guru SD dan SMP negeri di Kabupaten Tangerang. Kondisi itu diperparah dengan sekitar 2.000 guru honorer yang terancam tidak lagi bekerja akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer.

Dengan angka pensiun guru yang mencapai 100 hingga 200 orang per bulan, kekurangan tenaga pendidik diperkirakan bisa melonjak hingga 8.000 orang.

“Jangan sampai ruang-ruang kelas terisi murid, tapi tidak ada guru yang mengajar. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal kualitas generasi ke depan,” ujar Deden.

Selain kekurangan guru, infrastruktur pendidikan juga dinilai masih bermasalah. Sejumlah ruang kelas dalam kondisi rusak, dan ada sekolah negeri yang status tanahnya belum tersertifikasi. Dengan APBD yang mencapai lebih dari Rp8 triliun, PDIP menilai alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar dirasakan manfaatnya.

BLK Dinilai Belum Selaras Kebutuhan Industri

Di sektor ketenagakerjaan, PDIP menyoroti efektivitas program BLK yang setiap tahun melatih sekitar 1.500 orang. Menurut Deden, pelatihan yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah Tangerang.

“Kalau industri butuh tenaga dengan keahlian tertentu, tapi yang dilatih berbeda, maka lulusan BLK sulit terserap. Kita tidak boleh hanya mencetak pengangguran bersertifikat,” kritiknya.

Ia meminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum dan sistem pelatihan BLK, termasuk pendataan yang jelas mengenai berapa persen lulusan yang terserap kerja dan di sektor mana mereka bekerja.

Perlu Keberpihakan Nyata

Meski mengakui adanya kemajuan di bidang pelayanan publik dan respons cepat saat terjadi bencana, PDIP menilai perbaikan mendasar di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan harus menjadi prioritas utama di tahun-tahun berikutnya.

Deden menegaskan, pembangunan daerah harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar program yang terlihat baik di atas kertas.

“Kalau kita ingin Kabupaten Tangerang benar-benar maju, maka pendidikan harus kuat dan pelatihan kerja harus tepat sasaran. Di situlah masa depan daerah ini ditentukan,” pungkasnya. (*)