Abraham Garuda Laksono Turun Reses, Warga Titip Aspirasi Kesehatan dan Sosial
Reses DPRD Banten Abraham Garuda Laksono di Tangerang jadi ruang warga menitipkan aspirasi kesehatan, sosial, BPJS, dan Posyandu. (Foto: Ist) MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Tangerang, — Kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, pada 4–9 Februari 2026 menjadi momentum bagi warga Kabupaten Tangerang untuk menitipkan beragam aspirasi di bidang kesehatan dan sosial yang mereka rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Reses diawali pada 4 Februari di Kampung Babakan Binong. Dalam suasana akrab dan penuh dialog, warga bersama pengurus RT 03 RW 04, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat menyampaikan kebutuhan lingkungan sekaligus menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program relawan kesehatan berbasis masyarakat.
Salah satu tokoh lingkungan mengaku kehadiran wakil rakyat secara langsung memberi harapan baru bagi warga.
“Biasanya kami hanya mendengar program dari jauh. Kali ini kami bisa bicara langsung dan merasa benar-benar didengar,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Abraham menegaskan bahwa persoalan kesehatan dan sosial tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah semata.
“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Ketika warga mau terlibat, terutama dalam relawan kesehatan, itu menjadi kekuatan utama untuk memastikan pelayanan menjangkau masyarakat paling rentan,” katanya.
Kegiatan reses berlanjut pada 5 Februari di Bojong Nangka. Dalam forum dialog terbuka, Ketua Posyandu RW 11 menyampaikan harapan agar layanan kesehatan ibu dan balita mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Selain itu, warga dan tokoh masyarakat menyoroti persoalan infrastruktur lingkungan, seperti penggalian yang belum ditutup kembali serta perlunya perhatian bagi warga lanjut usia.
Ketua RW 11, Yunus, menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah lama dirasakan masyarakat.
“Kami berharap ada perhatian serius, terutama untuk Posyandu dan lansia yang membutuhkan pendampingan,” tuturnya.
Abraham menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan.
“Masalah yang menyentuh langsung kesehatan dan kehidupan sosial warga harus mendapat tempat utama dalam perencanaan dan penganggaran,” ujarnya.
Reses dilanjutkan pada 6 Februari di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa. Warga menyampaikan persoalan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bergilir, mekanisme penerimaan siswa Sekolah Dasar, serta perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai membingungkan.
Ibu Leni, salah satu warga, berharap adanya kejelasan dan pendampingan dari pemerintah.
“Bantuan, sekolah anak, dan BPJS ini menyangkut kehidupan kami sehari-hari. Kami hanya ingin aturan yang jelas supaya warga tidak kebingungan,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abraham menyatakan akan mendorong koordinasi lintas pihak agar kebijakan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan sosial dan kesehatan harus disertai sosialisasi dan pendampingan yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah warga,” jelasnya.
Rangkaian reses kemudian berlanjut pada 9 Februari di Perumahan Sektor 8 Gading Serpong. Dalam dialog terbuka, warga kembali menyoroti dampak perubahan regulasi BPJS PBI serta berharap alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat lebih merata untuk mendukung pembangunan fasilitas lingkungan perumahan.
Ketua RW 8A, Hamami, menyampaikan bahwa warga perumahan juga membutuhkan perhatian yang setara.
“Kami ingin pembangunan yang adil. Baik kampung maupun perumahan, semuanya punya kebutuhan yang sama untuk hidup nyaman dan sehat,” ujarnya.
Menutup rangkaian reses, Abraham menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi warga ke tingkat kebijakan.
“Reses bukan sekadar mendengar, tetapi memastikan suara masyarakat benar-benar diperjuangkan. Kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial adalah hak dasar yang tidak boleh terabaikan,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan harapan sekaligus memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada kebutuhan nyata di lapangan. (*)
Pos terkait
Unggulan
Trending
Tidak ada komentar