Omnibus Law Cipta Kerja Adalah Undang Undang KONTROVERSIAL Masa Pandemi

oleh -7.620 views

Oleh : Abdul Hajad (Pemerhati Sosial)

MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Kota Tangerang Selatan, Pengesahan RUU Omnibus Law (Cipta Kerja) oleh DPR RI bersama Pemerintah menjadi UU yang penuh KONTROVERSI di masa Pandemi Covid-19 merupakan bentuk “Sempurna dari Ketidakseriusan Pemerintah dalam menangani wabah Covid-19. Sejak awal wabah Covid-19 muncul Pemerintah terlihat sudah tidak serius dengan meremehkan wabah virus asal wuhan China tersebut. 

Hal ini juga membuktikan ketidakpedulian Pemerintah pada nasib dan keselamatan rakyatnya di tengah krisis.

Omnibus Law, UU yang ditolak banyak pihak terutama kaum buruh karena dinilai sangat merugikan pekerja justru dikebut proses pengesahannya di masa pandemi. Dimana negeri ini sedang berjuang menghadapi krisis kesehatan dan resesi ekonomi.

Banyaknya Perusahaan yang kolaps akibat wabah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan terjadinya banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh para pekerja. Dengan disahkannya UU Kontroversial tersebut, dimana banyak pasal Kontroversial, seperti memberi “Angin Segar” dan juga “Karpet Merah” kepada Perusahaan untuk melakukan PHK secara massal. Ini yang ditakutkan akan terjadi.

Seperti UU KPK yang dikhawatirkan melemahkan dan mengebiri fungsi dan kerja KPK mendapat penolakan massif beberapa waktu lalu kini terbukti benar. KPK sekarang sudah mati dan tidak bertaji. Hal yang ditakutkan benar terjadi.

Perlu diketahui, Omnibus Law sudah ditolak oleh banyak pihak jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda negeri ini. Demonstrasi penolakan terhadap UU Kontroversi tersebut marak terjadi di seantero negeri. Artinya UU tersebut memang akan berdampak dan menimbulkan masalah jika disahkan.

Idealnya di masa pandemi, Pemerintah memiliki Kepekaan dan Sensitivitas yang tinggi untuk menunda atau bahkan menyetop pembahasan Undang – undang Omnibus Law, dan fokus pada kerja prioritas penanganan wabah agar rakyatnya selamat. Bukan justru malah sebaliknya membuat keputusan yang KONTRADIKTIF.

Logika berfikir kekuasaan di bawah Pemerintahan rezim Presiden Jokowi layak untuk dikritisi. Pemerintah harusnya membuat keputusan dengan hati nurani, melihat dari banyak aspek tidak dengan Kaca Mata Kuda dan Pro terhadap kepentingan rakyatnya.

Penulis mendukung perlawanan yang muncul dari rakyat baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Di dunia maya, medsos seperti Twitter, Facebook dan Instagram hastag #MosiTidakPercaya kepada Pemerintah dan DPR RI jadi Viral dan Trending.

Di dunia nyata seruan mogok nasional dari gerakan buruh serta mahasiswa yang dikomandoi berbagai serikat pekerja dan juga rencana aksi Demonstrasi besar – besaran dari gerakan Pemuda dan Mahasiswa layak untuk kita Dukung.

Ironis memang, disaat gerakan menjaga jarak antar orang ke orang (Sosial Distancing) digalakkan dan diteriakan dengan keras serta massif oleh Pemerintah. Pemerintah sendiri yang justru merusaknya dengan mengesahkan UU Kontroversial tersebut.

Negeri ini sedang ada di masa kegelapan (Darkness) saat rakyat diharuskan menghindari perkumpulan, Pemerintah malah mengesahkan aturan Kontroversi yang memancing dan mengundang orang untuk berkumpul.

Ancaman dan tindakan tegas keluar dari aparat untuk mencegah aksi tersebut dengan dalih menghindari ledakan penyebaran Covid-19 justru terlihat sangatlah MEMUAKKAN. Hal ini menurut penulis merupakan bentuk Arogansi Kekuasaan. Salah satu ciri pemerintahan OTORITER adalah menggunakan aparat untuk MEMBUNGKAM suara rakyat. (BTL)

Penulis adalah Seorang Praktisi Sosial Muda.

No More Posts Available.

No more pages to load.