Oleh : Dr. H. J. Faisal MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Jakarta, Akhirnya, jurus pamungkas itu keluar juga dari pihak pemimpin atau ‘sang raja’ istana negara ini. Dengan mengatakan secara terang-terangan, baik dalam keadaan sadar maupun setengah sadar di tengah bandara Halim Perdana Kusumah, 24 januari 2024 kemarin, pernyataan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan boleh memihak salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden tertentu pun akhirnya langsung menuai polemik yang dahsyat di tengah masyarakat Indonesia.
Terlepas dari segala macam peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang seorang pemimpin negara atau presiden boleh berkampanye atau tidak (UU No. 7 Tahun 2017), dan boleh atau tidaknya seorang presiden memilih secara terang-terangan salahsatu calon presiden atau tidak, serta boleh atau tidaknya seorang presiden dan para pejabat tinggi negara lainnya menjadi tim kampanye atau tim pemenangan salahsatu calon presiden tertentu, yang pasti, semuanya kembali kepada pemahaman seorang pemimpin sekelas kepala negara atau presiden dalam memahami arti netralitas dan etika kepemimpinan, demi menjaga keutuhan negara yang sedang dipimpinnya.
Artinya, untuk sosok pemimpin sekelas seorang kepala negara, kalau masih belum memahami apa itu arti netralitas dan etika kepemimpinan, maka yang terjadi adalah munculnya sosok pemimpin atau sosok kepala negara yang selalu berada di dalam kebingungan, dikarenakan dia tidak pernah mampu untuk memahami keberadaan dirinya sebagai pribadi dan keberadaannya dirinya sebagai seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang seharusnya lebih mengutamakan kedamaian negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya.
Sehingga dengan mengeluarkan pernyataan seperti itu, justru semakin memperlihatkan kepribadiannya yang sangat tidak berkualitas.
Mengapa tidak berkualitas? Karena menurut pemikiran saya sebagai orang awam, pernyataan yang dilontarkan oleh sang presiden kemarin sangatlah dangkal, dan berpotensi akan menjadi dasar pembenaran bagi sang presiden sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam Pemilu 2024 ini.
Pernyataan sang presiden tersebut sesungguhnya telah berpotensi untuk membuat proses penyelenggaraan pemilu ini dipenuhi dengan kecurangan, dan menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak adil dan jauh dari makna demokratis itu sendiri, dikarenakan secara pribadi dan secara berkelompok, sang presiden jelas memiliki konflik kepentingan secara langsung dan terbuka dengan proses pemenangan pasangan calon presiden yang didukungnya tersebut.
Dan dari konflik kepentingan inilah yang nantinya dikhawatirkan oleh banyak pihak yang paham tentang kondisi kenegaraan saat ini, yang akan menimbulkan ‘chaos’ yang besar di masyarakat.
Baca Juga : Tanggapi Keluhan Warga Terkait Limbah B3 PT Isano Lopo Industri, Begini Kata Kades Cirarab | akhirnya jurus
Hal ini sudah sangat jelas terlihat, karena anak kandung sang presiden, Gibran Rakabuming Raka adalah calon wakil presiden nomor urut 2, yang mendampingi Prabowo Subianto. Padahal, netralitas aparatur negara, adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, aman, dan demokratis.
Selain menunjukkan sendiri betapa tidak berkualitas pola pikirnya, dan sikap kebingungannya di saat-saat terakhirnya menjadi seorang presiden, sesungguhnya pernyataannya tersebut juga merupakan jurus pamungkas yang digunakan untuk memantapkan para pengikutnya agar tetap memilih pasangan calon presiden nomer urut 2.
Kalau sebelumnya dukungan dan cawe-cawenya tersebut dilakukan secara tersirat, dan hanya dalam bentuk “testing the water’, kini dilakukan secara verbal langsung, tanpa malu-malu, bahkan dia katakan ‘menyenangkan’ sambil tersenyum cengar-cengir.
Jurus pamungkas tersebut digunakan, pastinya dikarenakan oleh keadaan politiknya yang sudah ‘terdesak’. Ya, ‘keterdesakan’ tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
Pertama, ada gelagat dari beberapa menterinya yang dinilai berkualitas, yang selama ini menjadi ‘tameng hidup’ dalam ‘membenarkan’ semua kebijakannya dalam kabinetnya, dan yang menjadi ‘motor’ pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) besutannya, seperti Prof. Dr. Mahfud M.D dan Sri Mulyani, Basuki Hadimulyono, dan Budi Karya Sumadi, yang akan mundur meninggalkan dirinya.
Kedua, sudah banyak para taipan perusahaan besar yang selama ini menjadi kumpulan ologharkinya, yang selalu menyokong segala macam kebijakannya, mulai meninggalkan sang presiden satu per satu. Meskipun masih ada beberapa bos taipan perusahaan besar yang menyatakan diri masih mendukung ‘perjuangan 02’ agar dapat memenangkan pemilu 2024 ini, seperti perusahaan Adaro dan dan Djarum, namun sesungguhnya itu hanyalah gimik saja dari para taipan besar tersebut.
Sejatinya, para bos oligharki tersebut pastinya akan tetap mengikuti segala macam dinamika yang terjadi sampai saat puncak pemilihan presiden nanti berlangsung. Mereka akan tetap ‘wait and see’ dalam melihat kemana arah pergerakan negara-negara besar dunia, seperti Amerika Serikat, China, dan Singapura dalam menggerakkan arus permodalan mereka dalam upaya memenangkan salahsatu kandidat calon presiden yang sedang bertanding saat ini.
Namanya juga pengusaha, mereka tetap akan melindungi investasi permodalan mereka, dengan tetap ‘menempel’ kepada para penguasa negara baru yang akan terpilih nantinya.
Ketiga, semakin terkuaknya segala macam kebohongannya tentang IKN, hilirisasi nikel, dan program Food Estate, yang kesemuanya ternyata tidak memberikan dampak kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia.
Keempat, pastinya keinginan sang presiden untuk membuat pemilu hanya satu putaran, demi memenangkan pasangan calon presiden pilihannya harus dapat terwujud, bagaimanapun caranya.
Kelima, kemungkinan besar melalui para intelijennya, sang presiden telah mendengar keinginan mayoritas rakyat yang menginginkan pemakzulan dirinya sebagai presiden saat ini, ditambah lagi dengan banyaknya tokoh-tokoh nasional yang tergabung di dalam 100 tokoh inisiator pemakzulan, yang semakin massif memuntut dirinya untuk mundur dari jabatannya sebagai pemimpin negara.
Keenam, dikarenakan rasa takutnya terhadap saingan calon presiden lainnya. Sang presiden pastinya tidak percaya dengan hasil survey yang ada selama ini. Meskipun persentase elektabilitas para pesaingnya lebih kecil daripada elektabilitas pasangan calon presiden pilihannya, namun yang pasti kebenaran yang sebenarnya tidak seperti itu.
Artinya, secara logika yang sehat, untuk apa sang presiden takut dengan presentasi yang kecil, kalau memang itu benar kenyataannya?
Dengan demikian, artinya jumlah presentase elektabilitas para pesaingnya tersebut sesungguhnya jauh lebih besar daripada presentase elektabilitas yang ada sekarang. Dan pastinya sangat mengancam keberadaan pasangan calon presiden pilihannya.
Jadi, dengan berterusterang bahwa presiden boleh berkampanye seperti itu, sang presiden semakin berharap agar masyarakat yang menjadi pendukungnya semakin mempertegas pilhannya terhadap pasangan calon presiden pilihannya tersebut.
Baiklah kalau begitu, di tengah atmosfir kecurangan dan berbagai macam pola intimidasi yang terjadi di tengah suasana ‘panas’ pemilu 2024 ini, kita tunggu saja apakah masih ada manuver ‘cerdas’ lagi yang akan dilakukan oleh sang presiden dan para tim kampanye calon presiden pilihannya, yang masih merasa ‘cerdas’ pula…….?. Wallahu’allam bisshowab.
Penulis adalah Director of Logos Institute for Education and Sociology Studies (LIESS) / Pemerhati Pendidikan dan Sosial/ Anggota PJMI.(BTL)