Desakan Rakyat Bersatu Tak Terbendung Lagi, Jokowi Terkepung

MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Jakarta, Gejolak sosial yang dicerminkan oleh turunnya kembali mahasiswa Indonesia melakukan aksi Demonstrasi di berbagai daerah merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh pihak istana. AKUMULASI KEKECEWAAN RAKYAT ini seakan bak gunung merapi yang meletus dan memuntahkan lahar panasnya. Dan Mahasiswa hampir di setiap kota besar sudah melakukan Demonstrasi meneriakkan revolusi seperti telah mengepung kemanapun Jokowi pergi seperti di Jambi._____________Baca Juga : Forum Banten Bersatu Deklarasikan Kebulatan Tekad Menolak

“Mahasiswa dan rakyat bersatu yang sudah tidak terbendung ini membuat Jokowi bingung karena sudah terkepung,” kata Jalih Pitoeng, Minggu (10/04/2022) siang.

Jalih Pitoeng juga menyampaikan analisa dan pendapatnya tentang kebingungan Jokowi.

“Jokowi saat ini pasti kebingungan. Dia tidak akan mampu memenuhi tuntutan rakyat dan mahasiswa yang selama ini terpendam,” ujar Jalih Pitoeng.

Ketua Aliansi Selamatkan Indonesia (ASELI) ini juga menyampaikan bahwa dirinya telah mencatat ada 7 penyebab runtuhnya rezim Jokowi saat ini.

“Ada 7 hal penting yang menyebabkan runtuhnya rezim kekuasaan Jokowi saat ini” kata Jalih Pitoeng melanjutkan.

“Mulai dari Residu Pemilu yang hingga kini belum terselesaikan. Terutama peristiwa berdarah tragedi kemanusiaan 21-22 Mei di Bawaslu yang banyak menelan korban para tunas bangsa, Kemudian kebohongan Jokowi tentang Esemka dan 66 janji-janjinya hingga statement-statementnya yang harus dipertanggung jawabkan sebagai ucapan seorang presiden, lalu penegakan hukum dan HAM yang cenderung berpihak pada penguasa, keterpurukan ekonomi dan moneter serta hutang yang terus semakin meroket, harga kebutuhan pokok yang meningkat serta terakhir kenaikan pajak dan BBM yang merupakan sumber dari segala sumber kenaikan harga-harga barang kebutuhan sehari hari hingga keanehan tentang kelangkaan solar dan minyak goreng,” ungkap Jalih Pitoeng memaparkan.

“Kemudian, terjadinya disfungsi parlemen dan disfungsi institusi. Dimana lembaga legislatif yang semestinya selaku wakil rakyat menjadi lembaga pengontrol jalannya pemerintahan, justru sebaliknya menjadi lembaga pengkatrol kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” tandasnya.

“Demikian pula halnya tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Dimana peraturan, kebijakan dan perundang-undangan yang bertabrakan dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

“Sehingga, ini yang ketujuh, kemarahan rakyat yang terpendam selama inipun telah mencapai puncaknya. Maka gelombang aksi besar-besaran mahasiswa bersatu bersama rakyat sebagai bentuk dan wujud kecintaan terhadap bangsa ini adalah sebuah konsekuensi yang pahit dan harus diterima oleh jokowi,” tegas Jalih Pitoeng.(BTL)