MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Jakarta, Agar tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat, Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa perlu bersikap mengenai proses pembuatan vaksin Nusantara yang dilakukan di RSPAD Jakarta.
Terkait hal tersebut, IPW menilai sikap tegas KSAD diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat atas polemik vaksin Nusantara tersebut. Dengan adanya sikap tegas KSAD maka nasib vaksin Nusantara makin jelas dan publik tidak ragu-ragu lagi, meski ada pihak-pihak yang meragukannya. Sikap tegas KSAD ini diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr A Budi Sulistya yang ditujukan ke KSAD dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel KSAD, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad.
Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR RI datang ke RSPAD, yang katanya untuk diberi vaksin temuan Dr Terawan tersebut. Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya. Tak pelak kegaduhan pun muncul. Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, DPR RI perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan vaksin Nusantara. DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD.
Sikap terbuka perlu juga disampaikan oleh KSAD mengingat RSPAD di bawah kendali KSAD dan adanya surat dari Kepala RSPAD.
Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke KSAD itu berisikan empat poin, yaitu :
- Sehubungan dengan info-info di medsos berkaitan dengan pemberian vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Penelitian Fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dalam proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.
b. Mempedomani juk Bapak KSAD, sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sudah menekankan kepada tim peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi dan eksklusi penelitian demi validitas penelitian.
- Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bahwa vaksin tersebut bagus (padahal masih dalam proses penelitian).
- Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara. Proses dari pengambilan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.
- Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk.
Dengan adanya surat Kepala RSPAD dan datangnya sejumlah tokoh ke RSPAD, serta munculnya polemik, KSAD perlu bersikap agar tidak muncul keresahan di masyarakat dan keyakinan publik pada vaksin Nusantara temuan dokter perwira TNI AD itu makin solid.
Demikian siaran Pers yang diterima MediaBantenCyber.co.id dari Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) pada Kamis, 15 April 2021 pagi.(BTL)