MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Jakarta, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan juga Menteri BUMN Erick Thohir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena DITUDUH terlibat dalam bisnis PCR. Laporan oleh Partai Prima tersebut dilakukan pada hari Kamis (04/11/2021) siang.
Kepada para awak media usai masuk ke gedung KPK, Wakil Ketua Umum Partai Prima, Alif Kamal mengatakan laporan ini dibuat sebagai data awal dari tindak lanjut pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan dua pejabat negara tersebut dalam bisnis PCR.
“Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal,” kata Alif, dilansir dari Kompascom, Kamis.
Dalam laporannya, Alif meminta kepada KPK agar mendalami lebih jauh kasus dugaan tersebut karena dinilai Luhut Binsar dan Erick Thohir memanfaatkan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR.
“Panggil saja Luhut dan Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini. Nanti bukti-bukti itu, pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami,” tandas Alif.
Partai Prima berharap, KPK dapat mempelajari kliping majalah yang dibawa dalam laporannya dan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Dugaan keterlibatan meraup keuntungan dari pengadaan tes Covid-19 ini bersumber dari dua perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya masih terdapat kepemilikan saham Luhut. Kemudian, kedua perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI). Adapun GSI merupakan laboratorium yang bergerak menyediakan fasilitas testing Covid-19.
Sementara itu pada Selasa (02/11/2021), Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menepis keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dalam pengadaan alat kesehatan, seperti PCR, antigen, serta skrining Covid-19.
“Sama sekali tidak benar, ya begitulah kalau oknum sudah hati dan pikirannya ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis enggan,” ujar Jodi.
Jodi menyampaikan bahwa Luhut Binsar hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera.
“Jadi, Pak Luhut Binsar tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi,” sambungnya.
Senada, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menampik bahwa Erick terlibat dalam bisnis tes PCR. Menurut dia, isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR itu tendensius. Sebab, kata dia, PT GSI, perusahaan penyedia tes Covid-19 yang dikaitkan dengan Erick, hingga saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR. Angka itu hanya 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.
“Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen,” ujar Arya kepada media, Selasa (02/11/2021).(BTL)