Wakil Wali Kota Serang: UMKM dan Petani Wajib Dilibatkan Dalam Suplay MBG

KOTA SERANG – Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menegaskan, keterlibatan para pelaku usaha UMKM dan petani di Kota Serang wajib untuk dilibatkan dalam penyediaan suplay pasokan nahan-bahan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk nelayan, koperasi, dan BUMDes juga agar bisa ikut terlibat.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, agar para pelaku UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan BUMDes bisa dilibatkan dalam penyediaan pasokan bahan pangan didapur MBG.

“Susai arahan dari BGN, seluruh dapur MBG di Kota Serang wajib mengakomodir suplay dari petani, peternak dan pelaku UMKM, ” tegas Agis saat mengunjungi klinik UMKM milik DinkoUMKPerindag Kota Serang, Rabu (11/3/2026).

Dengan ikut terlibatnya para palaku usaha kecil di Kota Serang dalam penyediaan bahan-bahan di dapur MBG, diyakini akan menggerakan perekonomian masyarakat.

“Karena perputaran uangnya dalam satu bulan itu bisa mencapai Rp 100 miliar atau Rp 1,2 trilun dalam setahun, ” beber Agis.

Tidak hanya itu, sambung Agis, Pemkot Serang juga akan mengawasi mana-mana saja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah menggandeng usaha kecil dan yang mana yang belum. Dan apabila nekat membandel, pihaknya tidak segan akan melaporkannya ke BGN agar di suspen atau disetop.

Sebanyak 90 SPPG tersebar di Kota Serang. Dimana, baru sebagian kecil UMKM di Kota Serang ikut terlibat dalam mensuplay keperluan bahan-bahan MBG di Kota Serang. Mereka didominasi oleh pengusaha kue dan sayur mayur, roti dan masih banyak lagi.

“Nanti kita juga akan cek apakah penyediannya itu benar pelaku usaha mikro yang terdata di Dinas, atau mereka hasil dari akal-akalan. Semua ini bertujuan agar uang yang ada tidak berputar disatu titik lingkaran saja, ” katanya.

Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang mengaku siap mendukung program dan pelaksanaan MBG di Kota Serang, termasuk mengenai pengurusan izin-izin yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil saat menjadi salah saru suplayer di dapur SPPG.

Tidak hanya dilingkungan DinkopUKMPerindag Kota Serang saja, sambung Wahyu, pihaknya akan mengkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang terkait peran serta petani dan nelayan pada program penyediaan bahan-bahan di dapur MBG.