Polda Banten Tangkap Charlie Chandra Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah PIK 2
Konferensi Pers Polda Banten terkait penangkapan CC, Selasa, 20 Mei 2025. (Foto: Ist) MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Serang, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten akhirnya berhasil menangkap Charlie Chandra (48) atau CC terkait kasus pemalsuan dokumen tanah seluas 8,7 hektare di PIK 2. Tersangka dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya, pada Senin, 19 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB.
Dirreskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan mengatakan berkas perkara tersangka CC ini telah dinyatakan lengkap atau P21 pada Jumat, 16 Mei 2025. Sehingga, Sabtu, 17 Mei 2025 penyidik berupaya melakukan penjemputan tersangka dikediamannya di Jakarta Utara.
Namun, yang bersangkutan tidak kooperatif bahkan membuat video dan menyatakan di podcast bahwa polisi tidak prosedural. Dalam Podcast tersebut CC menyatakan belum pernah diperiksa atau di BAP sebagai tersangka. “Padahal faktanya tersangka CC ini sudah di periksa sebagai tersangka tapi pada waktu itu menolak untuk di BAP,” kata Kombes Dian dalam konferensi persnya, Selasa, 20 Mei 2025.
Lanjut Dian, kemudian dengan viralnya video tersebut, pada Senin , 19 Mei 2025, penyidik masih berupaya persuasif dengan melibatkan Ketua RT/RW, security, penasihat lingkungan, kapolsek bhabinkamtibmas dan koramil. Namun yang bersangkutan tetap tidak kooperatif.
“Akhirnya kemarin kita mengambil langkah tegas, kita melakukan upaya paksa dan berhasil mengamankan yang bersangkutan kemudian di bawa ke Polda Banten,” ujarnya.
Ternyata tak sampai disitu, kata Kombes Dian, kembali beredar podcast yang menggiring opini Polda Banten melakukan Penculikan. Padahal, faktanya bukan upaya penculikan tetapi penyidik sedang melakukan upaya hukum yang tegas dan keras.
“Karena CC ini mengabaikan hukum perkara sudah P21, jadi setelahnya berkas tersangka ini akan kami langsung limpahkan ke kejaksaan berikut barang buktinya,” jelasnya.
Sementara itu, Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Banten, AKBP Mirodin mengatakan pihaknya telah berusaha melakukan pendekatan secara persuasif terhadap CC dan keluarganya. Hingga akhirnya menangkap paksa tersangka setelah lebih dari 2×24 jam.
“Penyidik melakukan koordinasi dan penangkapan paksa terhadap tersangka CC pada pukul 19.00 WIB. Dimana, petugas akhirnya mendobrak pintu kediaman CC,” terangnya.
Mirodin menyebut penangkapan paksa ini dilakukan lantaran tersangka CC sudah beberapa kali berupaya mengelabui petugas. Dimana kuasa hukum tersangka sempat memposting video tengah mengawal CC memenuhi panggilan penyidik di Polda Banten.
“Tapi itu bukan CC melaikan saudaranya yang mirip dengan CC dan tidak menemui penyidik, hanya live untuk konten saja. Jadi semua itu bohong,” jelasnya.
Lanjutnya, dihari postingan video tersebut, petugas kepolisian yang masih berjaga di sekitar kediaman tersangka, melihat CC di lantai dua belakang rumahnya dengan mengenakan kaos berkerah warna biru muda dan celana hitam.
“Ternyata tersangka CC ada dirumah. Bahkan CC sempat melambai-lambaikan tangan kepada polisi yang melihatnya. Seolah meledek. Sehingga kami memutuskan melakukan penangkapan paksa terhadap tersangka” tandasnya.
Sebelumnya, CC (48) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen oleh Ditreskrimum Polda Banten sejak tanggal 16 November 2023.
Selanjutnya, penyidik Ditreskrimum Polda Banten telah melakukan pemanggilan pemeriksaan tersangka pertama pada 22 April 2025. Namun, CC mangkir. Lalu, pada 25 April 2025, penyidik kembali mengirimkan surat panggilan pemeriksaan tersangka kedua.
Pada tanggal 29 April 2025 sekira pukul 12.19 WIB CC didampingi pihak kuasa hukum tiba di Polda Banten untuk memenuhi panggilan penyidik.
Kemudian, pada 15 Mei 2025, penyidik Ditreskrimum Polda Banten itu menerima surat P21 dari Kejaksaan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa berkas perkara pidana atas nama CC sudah dinyatakan lengkap.
Oleh sebab itu, pada Sabtu, 17 Mei 2025 siang, penyidik Ditreskrimum Polda Banten melakukan penjemputan kepada CC di kediamannya di wilayah Jakarta Utara. Namun tidak berhasil.
Modus Operandi
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Banten, AKBP Meryadi, menjelaskan bahwa insiden ini terjadi pada Februari 2023 di Kantor Notaris dan PPAT Notaris Sukamto, S.H., M.Kn, yang berlokasi di Jalan Taman Kutabumi Blok C.21/23, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, serta di kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang terletak di Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.
“Modus operandi tersangka CC adalah melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dari atas nama Sumita Chandra ke atas nama CC, meskipun ia mengetahui bahwa sertifikat tersebut telah dibatalkan berdasarkan SK Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 3/Pbt/BPN.36/III/2023 tanggal 3 Maret 2023,” ungkapnya.
“Hal ini terjadi karena SHM tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) yang dipalsukan, di mana sidik jari penjual, The Pit Nio, telah dipalsukan. Ini dibuktikan dengan adanya putusan pidana Nomor: 596/PID/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993. Dalam proses balik nama SHM tersebut, tersangka CC juga membuat surat pernyataan penguasaan fisik yang menyatakan bahwa ia telah menguasai fisik tanah berdasarkan SHM tersebut, padahal sebenarnya ia tidak pernah menguasai tanah itu,” tambahnya.
Kronologi Kejadian
Dirreskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan, menjelaskan kronologi kejadian. “Awalnya, almarhum The Pit Nio memiliki tanah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 5/Lemo seluas 87.100 m², yang terletak di Desa Limo, Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Pada tahun 1982, The Pit Nio menjual tanah tersebut kepada Chairil Widjaja melalui Akta Jual Beli No. 202/12/I/1982 tertanggal 12 Maret 1982. Kemudian, pada tahun 1988, Sumita Chandra mengklaim tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 38 tanggal 9 Februari 1988 antara Chairil Widjaja sebagai penjual dan Sumita Chandra sebagai pembeli,” jelas Dian.
Dian menambahkan bahwa Chairil Widjaja memperoleh SHM No. 5/Lemo dari Paul Chandra yang menggadaikannya kepada Chairil Widjaja dan melakukan pemalsuan cap jempol The Pit Nio di Akta Jual Beli No. 202/12/I/1982. Peristiwa pemalsuan ini telah dilaporkan ke polisi, dan pada 16 Desember 1993, pengadilan mengeluarkan putusan Nomor: 596/PID/S/1993/PN/TNG yang menyatakan bahwa Paul Chandra terbukti bersalah melakukan pemalsuan.
“Pada tahun 2014, ahli waris The Pit Nio melaporkan kasus ini dengan nomor LP/2271/VI/2014/PMJ/Ditreskrimum pada 19 Juni 2014, dengan terlapor Chairil Widjaja dan Sumita Chandra. Dalam penyidikan, ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa AJB No. 202 diduga palsu. Sumita Chandra kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Desember 2014, namun melarikan diri ke Australia dan meninggal pada 16 November 2015,” ungkap Dian.
Dian juga menyebutkan bahwa ahli waris Sumita Chandra saat ini masih menguasai Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo tanpa hak dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah, meskipun ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya tindak pidana pemalsuan.
“Pada 8 dan 17 November 2021, PT. Mandiri Bangun Makmur, sebagai kuasa ahli waris The Pit Nio, mengirimkan somasi kepada CC dan ahli waris Sumita Chandra untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo, namun tidak ada itikad baik dari mereka untuk mengembalikannya,” katanya.
“Pada 28 Desember 2021, kuasa hukum PT. Mandiri Bangun Makmur melaporkan dugaan penggunaan surat palsu dan penggelapan, tetapi laporan tersebut dicabut pada 27 Maret 2023 setelah mengetahui bahwa CC telah mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo,” tambahnya.
Barang bukti yang diamankan meliputi:
1. Formulir surat lampiran 13 permohonan balik nama
2. Formulir surat kuasa
3. Formulir surat pernyataan tanah yang telah dipunyai pemohon/keluarga
Dian menjelaskan bahwa peran CC adalah mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan SHM atas nama Sumita Chandra dan melakukan proses balik nama SHM untuk keuntungan pribadi.
“Tersangka dikenakan Pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Polda Banten telah mengirimkan berkas perkara (Tahap I) dan perkara ini telah dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU,” tutup Dian. (*)
Pos terkait
Unggulan
Trending
Tidak ada komentar