Ketua YLPKP Kota Tangsel MENOLAK Perpres Legalisasi Miras !

MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Kota Tangerang Selatan, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) Puji Iman Jarkasih SH MH menyatakan MENOLAK KERAS kebijakan Pemerintah Pusat terkait dikeluarkannya kebijakan investasi minuman keras (Miras) yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

“Walaupun dengan alasan  kearifan lokal dan ditujukan di provinsi tertentu, kebijakan tersebut sangat merugikan, terutama bagi sebagian masyarakat di daerah tersebut, baik secara moral maupun dampak ekonominya,” Kata Ketua YLPKP Kota Tangerang Selatan Puji Iman Jarkasih SH MH kepada MediaBantenCyber.co.id, Senin (01/03/2021) via WhatsApp.

Baca Juga

4 tahun  lalu

Hanya Mencabut LAMPIRAN, Adalah Tipu Daya Untuk MENUNDA Perpres Miras

203 Redaksi

Menurut Ketua YLPKP Kota Tangsel tersebut, kebijakan pelegalisasian minuman keras (Khamar) sangat berbahaya bagi sendi-sendi kehidupan, karena Miras merupakan salah satu sebab maraknya kemaksiatan.

Baca Juga : Polres Tangsel BURU Pelaku Bentrok Ormas FBR Dan Pemuda Pancasila Yang Resahkan Warga Masyarakat

“Apa urgensinya pelegalisasian minuman keras di bandingkan dengan resiko yang akan dihadapi oleh Negara. Karena dengan dinyatakan Miras sebagai barang dalam pengawasan saja peredarannya tidak dapat terkendali, apalagi dengan di berikan izin, bisa hancur negara ini, mau dibawa kemana generasi muda bangsa Indonesia ?,” ujar Ketua YLPKP Puji Iman.

Baca Juga

4 tahun  lalu

Perhimpunan Pengusaha Dan Asosiasi Kosmetik Indonesia Banten Peduli Korban Banjir Serta Covid-19

487 Redaksi

Baca Juga___________Menyikapi Perubahan UU ITE, PWI Pusat Menggelar Webinar

“Sebaiknya Presiden Jokowi membatalkan Keppres tersebut. Karena melegalisasi peredaran minuman keras  justru lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya,” tegas Ketua YLPKP Tangsel Puji Iman.

Jangan Lewatkan : FORBAS Banten Salurkan Bansos Sembako, Nasi Bungkus dan Buat Dapur Umum untuk Korban Banjir di Total Persada & Priuk

Lanjut Puji, Perpres tersebut terkesan aneh dengan alasan dan argumentasi untuk membuka dan menarik investasi disaat Pemerintah saat ini sedang gencar mengkampanyekan program ekonomi syariah dan produk halal, lalu tiba – tiba mengeluarkan kebijakan yang sangat bertolak belakang, tentu ini jadi Pertanyaan kita semua,” pungkas Puji Iman Jarkasih, Ketua YLPKP Kota Tangerang Selatan, berapi – api. (BTL)

Baca Juga : Rencana Pengangkatan Zuhairi Misrawi Sebagai Dubes RI di Arab Saudi Mendapat Gelombang PENOLAKAN !