,

Sidang Perdana Gugatan Presiden, Jalih Pitoeng: Tak Ada Larangan Seseorang Untuk Menghadiri Persidangan

oleh -2.655 views

MediaBantenCyber.co.id – Jakarta, Pengadilan negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan agenda sidang perdana atas Perkara Gugatan Jalih Pitoeng dan TPUA terhadap Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada hari Senin 10 Mei 2021.

Banyaknya tanggapan dimasyarakat terkait gugatan tersebut dibeberapa media merupakan respon positif dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra.

Sebagai penggugat Jalih Pitoeng dan TPUA banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Hal tersebut tergambar dari banyaknya para sahabat, relasi dan rekan sesama aktivis yang selama ini telah terbangun, kaum buruh yang bersinggungan langsung dengan gugatan serta rakyat Indonesia yang menyatakan akan hadir dalam sidang perdana gugatan terhadap Presiden dan DPR RI yang telah didaftarkan oleh Tim Advokasi TPUA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga : Sidang Proyek Cihara, Hakim Beri Perintah Direktur Aji Tama Diperiksa

Berkaitan dengan keinginan masyarakat tersebut yang memberikan dukungan terhadap gugatan yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut, Jalih pitoeng menyampaikan rasa terimakasihnya atas dukungan dari berbagai kalangan.

“Saya mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dan doa dari masyarakat atas upaya yang legal dan konstitusional ini. Baik dari para aktivis, kaum buruh, profesi, politisi hingga beberapa purnawirawan TNI termasuk beberapa tokoh bangsa dan alim ulama” ungkap Jalih Pitoeng, kepada MediaBantenCyber.co.id, Selasa (04/05/2021)

Baca Juga : Sidang Bendung Cihara, PPTK Diduga Terima Uang

“Jika mereka ingin hadir menyaksikan persidangan tersebut saya tidak bisa mencegahnya. Karena memang tak ada satupun larangan orang menghadiri persidangan yang bersifat terbuka untuk umum” sambung Jalih Pitoeng menegaskan.

“Namun karena saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga saya menghimbau bagi rekan-rekan aktivis sahabat perjuangan serta masyarakat yang ingin hadir dalam persidangan nanti hendaknya mematuhi protokol kesehatan” lanjut Jalih Pitoeng mengingatkan.

“Jadi tidak ada yang boleh melarang untuk menghadiri persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Justru jika ada yang melarang, bisa disebut sebagai pelanggaran undang-undang yang menjamin atas hak konstitusional masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang” 

Ditanya apa saja materi gugatan yang diajukan, aktivis yang banyak terinspirasi dari seniornya Eggi Sudjana ini menjawab dengan bijak.

____________ Sidang Korupsi Bendung Cihara

“Terkait materi gugatan, semua sudah kami serahkan kepada tim advokat dari TPUA. Nanti saja ya saat persidangan” jawab Jalih Pitoeng seraya mengelak dengan bijak.

Namun dirinya juga memberikan gambaran secara umum atas gugatan tersebut.

“Intinya soal penyelenggaraan negara baik yang dilakukan oleh presiden selaku eksekutif maupun DPR RI selaku legislatif. Toh keduanya sama sebagai produsen undang-undang” sambung Jalih Pitoeng

Jangan Lewatkan : Sidang KRIMINALISASI WARTAWAN Digelar, KEBOHONGAN Kapolsek Kalideres Semakin Terkuak !

Didesak apakah gugatan terhadap DPR guna mengembalikan UUD 1945, ketua umum DPR RI (Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia) inipun menepis spekulasi tersebut.

“Gugatan ini terkait dengan berbagai persoalan bangsa yang terjadi saat ini. Kalo yang anda tanyakan tentang kembalikan UUD 1945 tadi itukan sudah banyak juga sedang berlangsung gugatannya. Sebut saja Syafrudin Simbolon di Klaten dan Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno serta almarhum sahabat kita Bang Doliyatim bersama dr Zoel yang meminta dikembalikannya UUD 1945 untuk diberlakukan” pungkas Jalih Pitoeng.