Joko Widodo Oleh: Selwa Kumar (pengamat sosial politik) MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Jakarta, Melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi belakangan ini, masyarakat sudah pasti bertanya-tanya: ada apa dengan Pak Jokowi? Presiden melakukan manuver dan mengobral dukungan setiap bertemu dengan petinggi partai politik dan juga relawan. Kita masih ingat, Jokowi menyatakan Prabowo akan mendapatkan jatah untuk menjadi presiden berikutnya setelah Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan pada Ultah Partai Perindo pada 7 November 2022.
Belum sampai sebulan berlalu, Jokowi menyampaikan pernyataan yang berbeda. Dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu, Jokowi_memberikan clue mengenai calon presiden yang bisa dipilih pada pemilu 2024, yaitu yang dahinya berkerut atau yang berambut putih.
Baca Juga : Begini Kata Kadis Bina Marga Kabupaten Tangerang Terkait Pengerjaan Proyek di Jalan Peusar Binong
Pada kesempatan sebelumnya, yaitu pada HUT Golkar Oktober 2022, Anies juga menyampaikan manuver, meskipun terasa tidak eksplisit. Kala itu, Jokowi menyatakan agar Golkar tidak sembrono dalam memilih calon. Tapi juga jangan terlalu lama memilih calon.
Baca Juga : Pelaksanaan Pembuatan PTSL di Desa Pasar Kemis Diduga Jadi Ajang Pungli
Melihat manuver-manuver Jokowi, terasa dia seperti ingin terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan penyiapan capres untuk 2024. Untuk apa Jokowi_melakukan hal tersebut?
Jokowi seharusnya sudah tidak lagi ikut-ikutan dalam kontestasi pilpres 2024. Dia seharusnya menjadi pihak yang netral dalam pemilu 2024. Seorang presiden, seharusnya bisa mengayomi semua golongan. Bukan mendukung 1-2 golongan saja.
Jokowi bisa berkaca kepada Pak SBY. Di masa jabatan kedua, Pak SBY menyiapkan estafet kepemimpinan RI sebaik mungkin. Dia berada di tengah dan tidak memihak kepada satu golongan. Pak SBY tidak melakukan intervensi agar jagoan yang didukungnya menang. Ia netral dan berdiri sebagai juri yang adil.
Baca Juga : Baru Juga di Cor Belum Dilintasi Kendaraan, Jalan Peusar Binong Kabupaten Tangerang Sudah Terjadi Keretakan
Kita tentu pantas bertanya dengan langkah Jokowi belakangan ini. Apakah manuver-manuver tersebut sebagai upaya Jokowi dalam “membayar” dukungan partai terhadapnya? Termasuk mungkin janji-janji yang pernah disampaikan kepada partai agar mau mendukungnya?
Baca Juga : Macet Karena Truk, Muhlis PDIP: Perlu Kantong Parkir dan Ketegasan Petugas
Hal-hal seperti itu, mengingatkan pada pilpres 2019. Berdasar beberapa informasi, Jokowi mendapat dukungan dari oligarki untuk memenangkan pilpres. Tentu, tak ada makan siang yang gratis. Harus ada imbal balik untuk dukungan tersebut.
Baca Juga : Proyek Pengerjaan Pengecoran Jalan di Kampung Peusar Kabupaten Tangerang Dikeluhkan Warga
Lantas, apa imbal balik yang diberikan Jokowi kepada para oligarki? Jawabnya adalah undang-undang. Sehingga, muncullah Undang-undang Omnibus Law yang merugikan rakyat dan kaum pekerja. Selain itu muncul Revisi Undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi di NKRI. Siapa yang diuntungkan dengan adanya UU tersebut? Sudah pasti jawabnya adalah oligarki.
Baca Juga : Program PTSL Tahun 2018 dan 2019 Dibegal Oleh Mafia Tanah di Wilayah Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang
Melihat manuver-manuver yang dilakukan Jokowi sekarang ini, sepertinya dia gamang dengan Langkah-langkah politiknya. Dia persimpangan menuju akhir masa jabatannya, dia harus membuat pilihan yang tak mudah. Membayar janji-janji politiknya kepada partai dan oligarki, atau membayar janji-janji politiknya kepada rakyat.
Baca Juga : Mafia Tanah Program Prioritas PTSL Presiden_Jokowi Diduga Merajalela di Kabupaten Tangerang
Bila melihat kebijakan-kebijakannya sekarang ini, Jokowi sepertinya memilih opsi yang pertama, meskipun rakyat yang jadi korbannya.(BTL)
Tidak ada komentar