Oleh: M Rizal Fadillah MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Bandung, Upaya Moeldoko untuk sukses mengkudeta Partai Demokrat kepemimpinan AHY telah membentur tembok. Tiga tembok yang membuat Moeldoko sulit menembus yaitu perlawanan politik SBY dan AHY, rakyat yang tidak suka gaya kudeta, dan Menkumham yang menolak. Moeldoko pun Terkapar !.
Bukankah Moeldoko itu mendapat proteksi sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan Presiden Jokowi ? Bukankah Menkumham itu adalah kader partai penguasa yang memback-up Presiden Jokowi ? Mengapa tidak mampu merealisasikan skenario sukses kudeta dengan memperoleh legalitas dari Kemenkumham ?
Baca Juga : Masyarakat Tangsel KRITIK Pengembang Sinar Mas BSD Yang CUEKIN Jalan Rusak Exit Tol
Di samping modal politik KLB yang rendah dengan sedikitnya DPC asli yang ikut dan sah sebagai peserta Kongres, juga kelemahan terberat Moeldoko adalah dirinya bukanlah kader Partai Demokrat sehingga minim akses kepada kader dan institusi partai di daerah. Hal ini tentu berkonsekuensi pada ketidakmampuan Moeldoko dan tim untuk secara cepat melakukan pembelahan partai.
Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab DITOLAKNYA permohonan keabsahan KLB Deli Serdang di samping masalah AD/ART, yaitu :
Jangan Lewatkan : Komnas HAM Ditantang Melakukan Sumpah MUBAHALAH Terkait Hasil Penyelidikan Pembunuhan 6 Laskar FPI, Beranikah ???
Pertama, Menkumham Yasonna adalah kader PDIP yang dalam prakteknya Ketua umum PDIP Megawati saat ini beradu pengaruh dengan Jokowi. Penolakan ini bagian dari peningkatan posisi tawar PDIP atas Jokowi. Orang Jokowi saja bisa digagalkan.
Kedua, tidak tertutup kemungkinan AHY atau SBY memiliki “deal” tertentu dengan Jokowi apakah soal Pilpres atau Pilkada ke depan, atau kebijakan perundang-undangan tertentu yang telah masuk Prolegnas. Moeldoko bisa diabaikan untuk kepentingan Jokowi yang lebih besar. Termasuk kepentingan nasib masa depan Gibran.
____________Penyulingan Thinner Resmi Diadukan LSM Ampel ke Bupati Tangerang
Ketiga, baik PDIP maupun Jokowi keduanya “cuci tangan” terkesan bersih pada tahap penentuan oleh Pemerintah. Moeldoko didorong maju ke proses hukum melalui gugatan TUN. Secara diam-diam PDIP dan Jokowi membantu Moeldoko untuk “sukses hukum” tersebut.
Moeldoko ternyata belum KO hanya grogi sedikit, disiapkan untuk pulih kembali kemudian bergerak terus untuk memenangkan pertarungan diujung. Moeldoko tetap masih berperan strategis dalam posisi sebagai KSP.
Baca Juga : Peserta KLB Abal-abal Partai Demokrat Marah Besar, Bayaran UANG SOGOKAN Tidak Sesuai Kesepakatan
Sebenarnya Jokowi menghadapi pilihan sulit, di satu sisi harus menggolkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat dalam upaya menyempurnakan koalisi partai, di sisi lain terlalu lemah basis dukungan Moeldoko di internal Partai Demokrat. Demikian juga dengan publik yang tak suka pada cara kudeta kotor dan vulgar melalui KLB yang terkesan dipaksakan.
Ketika kudeta gagal, belajar pada kegagalan PKI dahulu, maka bukan mustahil akan berimbas pada guncangan kekuasaan Jokowi seperti jatuhnya Soekarno saat itu. Seluruh elemen rakyat menjadi musuh bersama dari kekuasaan otoriter. Koalisi pun akan ikut berbalik dukungan. Pembisik Jokowi faham akan hal ini, oleh karenanya permainan layak diperpanjang melalui gugatan TUN. Moeldoko harus bersiap berlari maraton. Lari sprint telah gagal.
___________Pemerintahan Jokowi Saat Ini Terlihat Sedang BINGUNG !
Di usia Moeldoko yang sudah 63 tahun masih kuatkah ia untuk berlari maraton ? Jika berat, maka dipastikan Moeldoko akan terkapar lagi. Ada sindiran sebaiknya Moeldoko menyerah saja, berjuanglah saja untuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Deli Serdang di bawah kepemimpinan Ketua umum AHY. Itu akan lebih mudah.(BTL)
Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Baca Juga : Tagihan Pelanggan Air Membengkak, Pihak PT Tirta Kerta Raharja “BUNGKAM”
____________PT Dainka MEMBANTAH Berita Terkait 35 Karyawannya “Disandera”
Baca juga : Keluarga Korban Perampasan Tanah di Balikpapan, Kecewa Dengan Berita Kompas.Com
_____________Jual Tanah Tak Bisa Digunakan, Negara Langgar Pancasila